MATA INDONESIA, SEOUL – Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mendesak penggantinya, Antonio Guterres untuk terlibat aktif dan mengadakan dialog dengan junta militer Myanmar guna mencegah eskalasi kekerasan pasca-kudeta.
“Mengingat berat dan mendesaknya situasi, saya yakin sekretaris jenderal sendiri harus menggunakan jasa baiknya untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar, untuk mencegah eskalasi kekerasan,” Ban Ki-moon dalam Pertemuan Dewan Keamanan PBB, melansir Reuters, Selasa, 20 April 2021.
Sebelumnya, utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah berkomunikasi dengan militer sejak menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Akan tetapi, junta militer tidak mengizinkannya untuk berkunjung.
Sementara juru bicara PBB, Stephanie Dujarric mengatakan bahwa Guterres terlibat aktif akan krisis yang terjadi di Myanmar saat ini. Ia juga mengungkapkan bahwa PBB ingin kekerasan di Myanmar segera berakhir.
Bukan hanya itu, Ban Ki-moon juga mendesak negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tidak boleh menganggap kekacauan itu sebagai masalah internal Myanmar. Sebagaimana diketahui, salah satu prinsip ASEAN adalah non-interference atau dengan kata lain tidak mencampuri urusan dalam negeri antar sesama anggota.
ASEAN yang beranggotakan 10 negara telah berusaha keras mencari jalan keluar dari kekerasan untuk permasalahan yang dihadapi Myanmar. Ketua junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN di Indonesia pada 24 April.
“ASEAN harus menjelaskan kepada militer Myanmar bahwa situasi saat ini begitu parah sehingga tidak dapat dianggap hanya sebagai masalah internal,” kata Ban yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB sejak 2007 hingga 2016.
“Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan terhadap warga sipil tidak sesuai dengan Piagam ASEAN. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional, dan merupakan ancaman bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan,” tuturnya.
Ban yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Korea Selatan itu juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk beralih dari pernyataan ke tindakan kolektif. Namun, beberapa diplomat mengatakan Rusia dan Cina kemungkinan akan mencegah tindakan yang lebih kuat.
Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) melaporkan 737 warga sipil Myanmar telah dibunuh pasukan keamanan sejak kudeta awal Februari dan sebanyak 3,229 orang ditahan termasuk, di antaranya influencer, penghibur, artis, dan musisi.
