MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly untuk kembali menjaring pendapat masyarakat dalam rangka memperbaiki revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dia juga menganjurkan pembahasan dan pengesahan rancangan itu tidak dilakukan tahun ini.
“Masih ada materi yang membutuhkan pendalaman sehingga perlu ditunda,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan persnya didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Istana Bogor, Jum’at 20 September 2019.
Menurut Jokowi ada sekitar 14 pasal yang dinilai pemerintah masih perlu mendapat perbaikan dan masukan dari masyarakat.
Presiden berjanji akan membicarakan pasal per pasal tersebut lebih rinci baik dengan DPR maupun dengan masyarakat.
Rencananya Revisi KUHP bakal disahkan pada minggu depan. Namun, sejumlah aktivis dan praktisi hukum menilai ada beberapa pasal yang belum layak disahkan sekarang.
Jokowi mengharapkan DPR periode 2019-2024 nanti bisa memperbaiki kekurangan dari Rancangan KUHP tersebut sehingga saat disahkan nanti benar-benar produk hukum hasil karya bangsa Indonesia bukan lagi meneruskan warisan hukum Belanda.
 Yasonna Laoly untuk kembali menjaring pendapat masyarakat.){kind=link}