MATA INDONESIA, JAKARTA – Seluruh anggota DPR beserta keluarga akan menjalani rapid test virus Corona (COVID-19) dalam waktu dekat. Total yang mengikuti tes diperkirakan sebanyak 2.000 orang. Tes tersebut akan dilakukan di aula kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
Rencana rapid test ini awalnya disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar pada Senin 23 Maret 2020 lalu. Belum juga test tersebut digelar, rencana tersebut sudah dibanjiri beragam tanggapan.
Salah satunya datang dari Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Ia mengatakan, pihaknya menolak kebijakan tersebut. “Kami minta dahulukan masyarakat, dokter dan para medis yg sangat memerlukannya,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Selasa 24 Maret 2020.
“Kami juga saat ini sedang bahu membahu membantu korban dan para medis membantu semampu kami,” kata Anggota DPR RI Komisi III tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi juga mendukung agar sebaiknya rapid test tersebut diprioritaskan bagi masyarakat dan tenaga medis.
“Alat rapid test yang masih terbatas ini diperuntukkan bagi petugas medis di gugus depan perjuangan Covid 19 dan juga rakyat,” ujarnya.
Meskipun demikian ia juga berharap tes tersebut bisa dilakukan kepada para anggota dewan, asalkan dananya jangan dari APBN, melainkan dari dana milik DPR. Alasannya agar tugas anggota parlemen dalam mengawasi kinerja pemerintah dalam menangani wabah corona ini harus dibekali kesehatan yang mumpuni.
“Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dahulukan tenaga medis dan rakyat yang memerlukan,” katanya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar lainnya, Dave Laksono pun sependapat dengan Bobby. Ia mengatakan, rapid test tersebut harus didahulukan bagi masyarakat dan tenaga medis di wilayah-wilayah yang terpapar wabah corona. “Dahulukan kepentingan masyarakat di daerah yang terpapar corona,” ujarnya.
Sementara soal wacana pemberlakukan rapid tes utk anggota dewan dan keluarga itu bersifat opsional. Kata Dave, bagi yang dalam kondisi sehat tak perlu test.
“Dan dananya itu bukan dari APBN, tapi dari kantong pribadi anggota dewan yang memang berniat untuk ikut tes. Jadi siapa saja boleh ikut tes (asal pakai uang sendiri),” katanya.
Ketua DPP Partai Hanura Inas N Zubir juga ikut buka suara soal rencana rapid test ini. Ia mengatakan, biasanya DPR sudah punya anggaran kesehatan tersendiri, maka tidak jadi masalah kalau untuk test corona dipakai dari dana tersebut.
“Apabila rapit test itu menggunakan anggaran DPR, maka hal tersebut tidak masalah. Tapi jika berasal dari logistik gugus tugas corona, maka itu kebangetan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengecam keras rencana test ini. Ia bahkan meminta rencana rapid test tersebut dibatalkan.
“Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok di tengah kondisi saat ini, di mana tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan, malah ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya,” kata Jazuli di Jakarta, Senin kemarin.
