Pakar Hubungan Internasional, Drs. Teuku Rezasyah, M. A, Ph.D. (Foto: Rintani/ MI News)

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam melakukan diplomasi vaksin untuk menangani pandemi virus corona di Tanah Air. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan vaksin masyarakat Indonesia yang berjumlah 270,20 juta (laporan Badan Pusat Statistik tahun 2020).

Pakar Hubungan Internasional, Drs. Teuku Rezasyah, M. A, Ph.D mengapresiasi diplomasi pemerintah Indonesia terkait vaksin virus corona. Menurutnya, dengan bergantung pada satu pihak akan memiliki risiko tinggi.

“Indonesia melakukan kontak dengan banyak pihak. Terjadi dialog tingkat tingggi, di mana Presiden Joko Widodo menghubungi Perdana Menteri Australia, Presiden Korea Selatan, kemudian Pemimpin Cina, pendiri Microsoft, Bill Gates. Terjadi banyak dialog baik di level RI 1 maupun kementerian,” kata Pakar Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah kepada Mata Indonesia News.

“Intinya adalah Indonesia tidak mau berganting pada satu pihak saja. Karena bila hanya bergantung pada satu pihak, maka risikonya sangat tinggi. Terlebih sempat tersiar kabar akan vaksin palsu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Indonesia jelas tidak ingin terjebak pada siapa yang bertanggung jawab,” sambungnya.

Teuku Rezasyah mengatakan, bisa dimengerti mengapa Indonesia melakukan banyak dialog dengan berbagai pihak. Pasalnya, vaksin dan pandemi virus corona ini menyangkut jutaan nyawa warga Indonesia.

“Saya yakin dalam kondisi seperti saat ini, semua pihak akan sangat berhati-hati karena berhubungan dengan pihak asing dan tidak ingin bergantung pada satu pihak,” lanjut Teuku Rezasyah.

“Kita juga harus melihat negara lain. Seperti Rusia yang sejak awal mengatakan tingkat keberhasilan vaksin mereka di atas 90 persen. Jadi meski kita memiliki perjanjian dengan negara tertentu, jangan lupakan negara lain. Sebab supply dan demand itu berubah. Terlebih vaksin digunakan sebanyak dua dosis dan untuk memenuhi kebutuhan setengah miliar warga Indonesia,” sambungnya.

Teuku Rezasyah menambahkan, diplomasi vaksin ini juga harus diperhitungkan keadaan man power Indonesia yang sangat rentan. Di mana para awak kesehatan yang berada di garda terdepan mengalami ketakutan.

“Indonesia memiliki vaksin Merah Putih, kemudian mantan Menteri Kesehatan memiliki vaksin Nusantara. Semuanya harus digerakkan maju, sehingga tidak ada ketergantungan dengan pihak lain. Selain itu, semua warga Indonesia juga harus seirama dan taat hukum dengan menerapkan 3 M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak),” tuntasnya.

Sebagai catatan, Pemerintah Indonesia melalui BUMN PT Bio Farma menandatangani kerja sama terkait vaksin virus corona dengan perusahaan asal Cina, Sinovac pada 20 Agustus 2020. Penandatanganan tersebut turut dihadiri Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir di Sanya, Hainan, Cina.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here