MATA INDONESIA, WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan Amerika Serikat harus mengalah apabila berharap Teheran menghentikan aktivitas nuklir. Diketahui, AS siap melakukan perundingan dengan iran mengenai Pakta Nuklir Iran 2015.
“Alih-alih menyesatkan & membebani Iran, E3 / EU harus mematuhi komitmennya sendiri & menuntut diakhirinya warisan Trump tentang #EconomicTerrorism melawan Iran,” tulis Zarif dalam akun Twitter-nya.
“Tindakan perbaikan kami merupakan tanggapan atas pelanggaran AS / E3. Singkirkan penyebabnya jika Anda takut akibatnya. Kami akan mengikuti ACTION dengan (dengan) tindakan,” lanjutnya.
Iran bereaksi dingin terhadap gagasan AS, yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken selama video meeting dengan para sekutu, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman.
Blinken menegaskan kembali posisi Paman Sam akan kembali ke Pakta Nuklir Iran 2015 yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), jika Teheran sepenuhnya mematuhi kesepakatan tersebut.
“Sekretaris Blinken menegaskan kembali bahwa … jika Iran kembali mematuhi komitmennya di bawah JCPOA, Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama dan siap untuk terlibat dalam diskusi dengan Iran menuju tujuan itu,” demikian pernyataan bersama dari empat negara, melansir Reuters, Jumat, 19 Februari 2021.
Seorang pejabat AS mengatakan bahwa Washington akan menanggapi secara positif setiap undangan Uni Eropa untuk berbicara di antara Iran dan enam negara besar yang merundingkan perjanjian awal –Inggris, Cina, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS.
“Kami siap untuk hadir jika pertemuan seperti itu akan berlangsung,” kata pejabat AS setelah seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan dia siap untuk mengadakan pertemuan semacam itu di antara pihak-pihak dalam kesepakatan itu.
Teheran mulai melanggar kesepakatan pada 2019 setelah mantan Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut tahun 2018 dan menerapkan kembali sanksi ekonomi.
Iran kemudian mempercepat pelanggarannya dalam beberapa bulan terakhir dan terjebak dalam kebuntuan dengan pemerintahan Biden mengenai siapa yang harus bergerak lebih dulu untuk menyelamatkan kesepakatan tersebut.
