Soal Duta PON XX Papua, Menpora: Bukan Pilihan dari Presiden

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Terpilihnya pasangan selebritis, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai ikon PON XX Papua Oktober 2021 masih menjadi kontroversi. Kini, banyak publik menyayangkan keputusan tersebut mengingat masih ada wanita asli Papua yang bisa dijadikan sebagai Duta.

Mengetahui hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali pun buka suara. Ia mengatakan penunjukan Raffi dan Nagita sebagai ikon PON Papua bukanlah hasil dari pemerintah pusat termasuk presiden Joko Widodo.

“Kepetusan tentang penunjukan ikon itu bukan dari pemerintah pusat, bukan dari Menpora bahkan presiden. Sama sekali tidak. Ini keputusan PB PON,” kata Zainudin dalam virtual Press Konferens, Jumat 4 Juni 2021.

Lebih lanjut, Zainudin menyampaikan bahwa peristiwa ini akan ia komunikasi lebih lanjut, baik dengan pihak PB PON dan Raffi Ahmad.

“Saya akan komunikasi dengan PB PON supaya mempertimbangkan lagi dari pada jadi kontroversi yang berkepanjangan, juga akan komunikasikan dengan pihak Raffi dan Nagita. Mereka ditunjuk oleh PB PON dan melaksanakan tugas,” ucapnya.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terpilih sebagai ikon PON XX Papua Oktober 2021. Namun, sejumlah seleb mengkritik dan mempertanyakan mengapa bukan wanita asli Papua yang ditampilkan.

Salah satu seleb tersebut ialah Arie Kriting. Melalui sosial medianya, ia melayangkan protes dan meminta ikon tersebut diganti.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sambut Pilkada 2024, PDIP Kulon Progo Jaring Empat Nama Kadernya Maju Bacalon Bupati

Mata Indonesia, Kulon Progo - Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo sedang melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, Fajar Gegana, menyatakan bahwa penjaringan ini dilakukan melalui rapat kerja cabang yang diadakan serentak di 12 pengurus anak cabang (PAC). Salah satu agenda utama adalah penjaringan dari tingkat bawah untuk bakal calon bupati dan wakil bupati.
- Advertisement -

Baca berita yang ini