MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nadhlatul Ulama (NU), Witjaksono mengajak pemerintah untuk mendampingi petani garam. Hal ini demi menekan angka impor garam di masa mendatang.
Witjaksono mengatakan, pendampingan yang diberikan dapat berupa intensifikasi produksi, pembukaan lahan garam baru yang mencapai 100 hektar, alih kelola teknologi dan mekanisasi, serta modernisasi pertanian garam.
Menurut Witjaksono, apabila pendampingan ini berhasil, maka industri garam lokal dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri dan memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018.
Di mana dalam PP tersebut turut mengatur kualitas garam industri yang harus memenuhi NaCL (natrium klorida) sebesar 97 persen.
“Saya yakin apabila ada keberpihakan dari pemerintah, impor garam pasti akan stop. Tinggal masalahnya, kita hitung volume,” kata Witjaksono.
Sebagai catatan, harga garam lokal saat ini menyentuh level terendah, yakni 100-200 Rupiah per kilogram. Sedangkan harga garam di tiga sentra produksi, yakni Indramayu, Madura, dan Nusa Tenggara Timur mengalami penyusutan.
Witjaksono menambahkan agar harga garam lokal konsisten, ia berharap pemerintah menerapkan patokan harga di level 700-1,000 Rupiah per kilogram. Adapun harga garam impor yang dibeli pemerintah Indonesia yakni 1,000 Rupiah per kilogram, sementara harga garam impor Cina sebesar 1,500 Rupiah per kilogram.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman belum lama ini angkat suara perihal kebijakan pemerintah Indonesia terkait impor garam.
Lukman mendukung kebijakan pemerintah menyusul meningkatnya permintaan dari industri yang menggunakan bahan baku garam. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia berencana melakukan impor garam sebesar 3,07 juta ton garam tahun ini.
Angka ini lebih tinggi dari impor garam tahun sebelumnya, yakni 2.9 juta ton. Oleh karena itu, Lukman menilai sudah melakukan langkah tepat dengan mengeluarkan kebijakan impor garam.
, Witjaksono mengajak pemerintah untuk mendampingi petani garam.){kind=link}