Mata Indonesia, Yogyakarta – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengungkapkan perlunya penanganan kolaboratif lintas wilayah, sektor, dan aktor terhadap penurunan angka kemiskinan dan stunting di DIY.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sultan saat mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan I Tahun 2023.
Penanganan masalah kemiskinan dan ketimpangan di DIY merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mencapai penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.
Jika dilihat dari data, ekonomi DIY tumbuh positif sebesar 5,15 persen dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,64, melebihi rerata nasional.
Namun, angka kemiskinan sebesar 11,49 dan rasio Gini sebesar 0,459 di atas rerata nasional menjadi perhatian publik.
“Saya ingatkan untuk Bupati dan Wali Kota memberikan dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik terutama peluncuran RB Tematik untuk penurunan kemiskinan dan stunting,” ungkap Sultan dalam keterangannya yang diterima Minggu 21 Mei 2023.
Oleh karena itu, sinkronisasi isu hulu dan hilir perlu dilakukan melalui Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) agar reformasi birokrasi memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Pemda DIY sendiri pada tahun 2023 sudah mewacanakan untuk melakukan perubahan besar bagi warga dalap program “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan.”
Capaian indikator pembangunan DIY tahun 2023 akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan dokumen RPD Tahun 2023-2026 dan RPJMD DIY 2022-2027.
Sultan melihat bahwa reformasi kalurahan diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di wilayah tertinggal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
“Harapannya reformasi dari kalurahan memperhatikan kekhasan wilayah dalam menghasilkan produk, barang, jasa, dan layanan yang menjadi potensi unggulan masing-masing Kabupaten/Kota,” kata dia.
Sultan juga mengingatkan Kepala OPD untuk menggunakan hasil triwulan ini sebagai pelajaran untuk mencapai kinerja tahun 2023.
Ia berharap inovasi pelayanan publik yang telah diakui sebagai prestasi daerah di tingkat nasional melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kemenpan RB, terus didukung dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
