MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi KUHP baru, Pemerintah Indonesia harus belajar dari kasus Omnibus Law dengan melakukan sosialisasi yang berkualitas.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani seperti pesan yang disampaikannya, Selasa 30 Agustus 2022.
“Jadi ukuran disahkan atau tidaknya adalah setelah melakukan sosialisasi yang berkualitas,” ujar Ismail.
Dia mengingatkan jangan menerapkan waktu untuk mengesahkan RKUHP menjadi KUHP.
Sedangkan saat melakukan sosialisasi jangan melulu di hotel, tetapi mendatangi kelompok-kelompok sasaran, terutama yang berkaitan dengan 14 pasal yang menjadi isu krusial.
Sebelum disahkan ada baiknya draft RKUHP itu disebar melalui media sosial dan media komunikasi lainnya untuk memberi kesempatan terakhir bagi masyarakat yang ingin mengoreksinya.
