MATA INDONESIA, KUALA LUMPUR – Seorang Menteri Kabinet Malaysia mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan mengundurkan diri pada Senin (16/7). Padahal sebelumnya, ia bersikeras ingin tetap mempertahankan jabatannya.
Pengunduran diri itu, diyakini dapat mengakhiri gejolak politik di Negeri Jiran selama beberapa bulan terakhir. Namun, tidak jelas siapa yang akan menggantikan sosok Muhyiddin, mengingat tidak ada partai yang memiliki mayoritas suara di Parlemen.
Sebagai informasi, Muhyiddin menjabat PM Malaysia pada Maret 2020 bukan berdasarkan hasil pemilihan umum, melainkan mengantikan peran tokoh senior, Mahathir Mohamad yang mengundurkan diri.
Ketika itu Muhyiddin memperoleh dukungan dari mayoritas parlemen setelah kubu koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim gagal mempertahankan mayoritas suara untuk mempertahankan cengkraman di pemerintahan.
Opsi lain adalah mempercepat pemilihan umum, meski pandemi masih membayang-bayangi negara di kawasan Asia Tenggara itu. Terlepas dari itu, keputusan akhir berada di tangan Raja Al-Sultan Abdullah untuk menentukan apa yang terjadi selanjutnya.
Melansir Reuters, Minggu, 15 Agustus 2021, berikut adalah skenario yang mungkin terjadi:
Pemerintah Interim
Raja dapat menunjuk perdana menteri sementara dari antara anggota parlemen, termasuk Muhyiddin sendiri, sampai pengganti permanen ditemukan.
Sebagaimana diketahui, Malaysia adalah monarki konstitusional dan raja memiliki kekuatan untuk menunjuk seorang anggota parlemen yang dia yakini sebagai perdana menteri dan dapat memimpin mayoritas.
Pemilihan
Muhyiddin dapat menyarankan raja untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan awal. Tetapi pemilihan tidak mungkin dalam jangka pendek karena Malaysia telah melihat rekor jumlah infeksi dan kematian Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Pemilihan umum tidak akan berlangsung sampai 2023.
Raja memilih PM baru
Ketika mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri hanya dua tahun dalam masa jabatan lima tahunnya, yakni tahun 2020, raja – dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, bertemu dengan 222 anggota parlemen untuk melihat siapa yang memiliki mayoritas untuk membentuk pemerintahan.
Dia memilih Muhyiddin yang mendapat dukungan dari partai politik yang saat itu berada di oposisi. Raja bisa melakukan hal yang sama sekarang. Adapun kandidat teratas untuk jabatan perdana menteri sementara, di antaranya:
Ismail Sabri Yaakob, Wakil Perdana Menteri Malaysia
Salah satu menteri utama yang menangani krisis Covid-19 adalah Ismail Sabri. Ia diangkat sebagai wakil perdana menteri pada Juli dalam upaya Muhyiddin untuk meredakan ketegangan dengan sekutu utamanya, partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
Ismail bisa mendapatkan dukungan dari mayoritas koalisi Muhyiddin, yang mendapat dukungan dari sekitar 100 anggota parlemen. Tapi tidak jelas apakah dia mendapat dukungan penuh dari UMNO. Dia menentang seruan UMNO untuk menarik dukungan untuk Muhyiddin.
Tengku Razaleigh Hamzah, anggota parlemen veteran
Ku Li, panggilan akrabnya, telah menjadi anggota parlemen selama 47 tahun, memegang berbagai posisi menteri dalam karir politiknya dan merupakan ketua pendiri perusahaan minyak negara Petronas.
Politisi berusia 84 tahun dari UMNO ini dipandang sebagai calon kompromi antara berbagai fraksi di partai tersebut. Dukungan UMNO adalah kunci untuk pembentukan pemerintahan baru.
Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi
Pria berusia 74 tahun itu telah berulang kali bermain untuk posisi teratas, tetapi sejauh ini gagal menunjukkan bahwa dia dapat memimpin mayoritas. Koalisi Pakatan Harapan Anwar memiliki 88 anggota parlemen, jauh dari mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Musuh lamanya Mahathir dan beberapa anggota parlemen oposisi lainnya tidak mendukung tawarannya sebagai perdana menteri.
DEWAN OPERASI NASIONAL Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah mengusulkan pembentukan dewan bipartisan yang akan memerintah negara itu sampai pemerintahan baru dapat dibentuk. Pria berusia 96 tahun itu telah menawarkan diri untuk memimpin dewan tersebut. Sebuah dewan serupa memerintah Malaysia selama dua tahun sejak Mei 1969 setelah kerusuhan rasial yang mematikan.
.){kind=link}