Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kiri), dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan), saat memimpin Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (17/9/2019). MINEWS/Bobby Hendra S)

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemberian Bintang Mahaputra kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) bukan langkah politisasi pemerintah.

Menurutnya kedua tokoh politik tersebut memang layak mendapat Bintang Mahaputra karena sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Mantan ketua/wakil ketua lembaga negara, mantan menteri dan yang setingkat mendapat bintang jasa spt itu jika selesai tugas dlm satu periode jabatan,” ujar Mahfud MD dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip Selasa 11 Agustus 2020.

Menurut Mahfud, pemerintah tidak boleh membatalkan pemberian tersebut hanya karena Fahri dan Fadli dinilai kritis terhadap Pemerintahan Jokowi. Kalau itu dilakukan berarti presiden mempolitisasi hak orang dengan tidak fair.

Mahfud mengungkapkan hal yang mirip juga pernah dilakukan presiden terhadap Irman Gusman, Surya Darma Ali, Jero Wacik dan lain-lain. Mereka juga mendapat anugrah bintang tersebut meskipun sikapnya berseberangan dengan pemerintah.

Menurut Mahfud yang mendapat Bintang Mahaputra tahun ini cukup banyak, mulai dari Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, anggota DPD Faruk Mohammad, Ketua BNPT Suhardi Alius dan masih banyak lagi.

Istimewanya, tahun ini bintang jasa akan diberikan kepada 22 tenaga medis yang meninggal dunia karena menangani Covid19.

Selain Bintang Mahaputra ada Bintang Pelopor, Penegak Demokrasi dan masih banyak lagi menurut Mahfud.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here