KST Papua Anti Pemerintah dan Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terus menebar ancaman yang merugikan banyak pihak. Tujuannya yaitu untuk menimbulkan situasi yang tidak kondusif karena ingin Papua lepas dari Indonesia.

Tidak hanya itu, ancaman tersebut bisa menghambat proses pembangunan di Papua karena mereka tidak hanya menyerang aparat keamanan namun warga sipil setempat.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa KST Papua memang memusuhi siapapun yang bekerja untuk pemerintah. Mengingat kelompok tersebut juga bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

“Siapapun yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah akan dimusuhi KST Papua, karena kelompok tersebut anti pemerintah dan niatnya memang ingin memisahkan diri dari NKRI,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Selasa 15 Februari 2022.

Ia juga menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KST Papua ini merusak perencanaan pembangunan jangka panjang yang terus dijalankan pemerintah.

“Ya penghambat pembangunan Papua adalah kelompok yang anti NKRI seperti KST Papua,” kata Stanislaus.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Andi Taufan Damanik juga mengatakan hal serupa terkait serangan KST Papua yang berpotensi besar menghambat pembangunan. Maka, ia menegaskan jika pihaknya sudah mengirimkan tim ke Papua untuk menangani permasalahan dengan KST Papua.

Tujuannya untuk memberikan masukan kepada kepolisian dalam melakukan tindakan terhadap KST Papua.

“Memang sudah banyak tindakan seperti itu karena apa? Karena KST Papua semakin menyebar,” kata Andi Taufan Damanik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sambut Pilkada 2024, PDIP Kulon Progo Jaring Empat Nama Kadernya Maju Bacalon Bupati

Mata Indonesia, Kulon Progo - Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo sedang melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, Fajar Gegana, menyatakan bahwa penjaringan ini dilakukan melalui rapat kerja cabang yang diadakan serentak di 12 pengurus anak cabang (PAC). Salah satu agenda utama adalah penjaringan dari tingkat bawah untuk bakal calon bupati dan wakil bupati.
- Advertisement -

Baca berita yang ini