MATA INDONESIA, JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi sudah mempertimbangkan berbagai faktor dan sebagai upaya mengurangi beban APBN.
Wakil Ketua Umum Pusat Kedaulatan Rakyat (PAKAR), Catur Nugroho menilai, kebijakan itu tidak terlepas dari berbagai faktor fundamental yang di luar kendali pemerintah apalagi itu juga dipengaruhi melonjaknya harga minyak mentah dunia.
“Kami memahami bahwa keputusan menaikkan harga BBM subsidi sudah mempertimbangkan berbagai faktor fundamental yang di luar kendali pemerintah, termasuk melonjaknya harga minyak mentah dunia dan volume impor BBM akibat krisis energi global,” kata Catur Nugroho, Rabu, 14 September 2022.
PAKAR juga mengapresiasi upaya pengalihan subsidi BBM kepada berbagai bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Hal ini, kata dia sebagai wujud penegasan bahwa negara hadir untuk meredam potensi gejolak ekonomi sebagai dampak kenaikan harga BBM, sekaligus upaya meringankan beban warga miskin dalam mempertahankan daya beli kebutuhan rumah tangga.
Menurutnya dari fakta yang selama ini terjadi, sebagian besar BBM bersubsidi justru digunakan oleh warga yang mampu, maka PAKAR mengusulkan perlunya kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui aturan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan praktis di lapangan.
BBM subsidi, lanjutnya memang harus tepat sasaran sekaligus penguatan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan.
“PAKAR mengusulkan mekanisme jumlah subsidi BBM dipatok tetap, sehingga diharapkan tidak terjadi fluktuasi alokasi subsidi BBM dalam APBN. Mekanisme ini bertujuan untuk fleksibilitas anggaran,” katanya.
Sejalan dengan usulan mekanisme jumlah subsidi BBM yang besarannya sudah ditetapkan, PAKAR juga mengusulkan kebijakan formula automatic pricing mechanism (APM) dalam penetapan harga BBM.
Tentunya APM ini menggunakan instrumen yang dapat menstabilkan harga BBM sampai batas tertentu melalui pemberlakuan pajak penjualan dan subsidi dalam jumlah yang bervariasi
