MATA INDONESIA, JAKARTA – Negara-negara Barat telah berulang kali mengutuk kudeta dan kebiadaban yang dilakukan junta militer Myanmar. Sedangkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, yang selama bertahun-tahun menghindari urusan internal, juga mulai angkat bicara.
Presiden Indonesia ,Joko Widodo mengatakan pada Jumat (19/3) bahwa kekerasan harus segera dihentikan dan dia akan meminta Brunei Darussalam – Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk mengadakan pertemuan darurat.
“Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan,” tegas Presiden Jokowi di Istana Bogor dalam YouTube Setpres (19/3).
Presiden Jokowi menyarankan agar Myanmar mengedepankan dialog damai dalam menyelesaikan kisruh dalam negeri. Selain itu, Presiden juga akan melakukan dialog dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah yang merupakan ketua ASEAN dalam waktu dekat.
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin terkejut dengan penggunaan kekerasan mematikan yang secara terus-menerus terhadap warga sipil tidak bersenjata. Sementara Singapura juga telah menyatakan ketidaksetujuan atas apa yang dilakukan oleh junta militer Myanmar.
Meski kecaman dan desakan datang dari berbagai penjuru, junta militer seolah tak terpengaruh dan tetap pada pendiriannya –meneruskan pemerintahan dan melakukan kekerasan terhadap para demonstran.
Junta militer berulang kali mengatakan, pemilu yang diselenggarakan pada 8 November –yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi penuh dengan kecurangan. Klaim yang ditolak oleh komisi pemilihan umum Myanmar.
Pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing pada Sabtu (20/3) mengunjungi pulau-pulau Coco, sekitar 400 km (250 mil) selatan dari kota komersil Yangon, dan menjelaskan kepada perwira militer dan perawat mengapa dia harus merebut kekuasaan.
Pulau-pulau tersebut berada di dekat beberapa rute pelayaran terpenting di dunia, di perairan tempat Cina dan India berusaha memproyeksikan kekuatan mereka. Tak satu pun dari raksasa Asia yang berbicara keras menentang kudeta dan kekerasan.
Sementra itu, Aung San Suu Kyi menghadapi tuduhan penyuapan dan kejahatan lain yang membuatnya dilarang dari politik. Perempuan berusia 75 tahun itu terancam hukuman penjara jika terbukti bersalah. Namun, sang pengacara mengatakan bahwa tuduhan terhadap kliennya direkayasa.
