MATA INDONESIA, JAKARTA – Selamat ulang tahun ke-51 Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang kini dipusingkan dengan masalah bantuan sosial (bansos), setelah disemprot keras oleh dua menteri Jokowi.
Pertama, Anies mendapat teguran keras dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy soal data penerima bansos. Kedua, Anies mendapat pukulan telah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menyebut Pemprov DKI tak punya anggaran lagi untuk memberikan bansos ke warga.M
Menko Muhadjir mengatakan, data penerima bansos DKI Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.
Masalah ini bermula, ketika Anies dan jajarannya bersepakat dengan Kementerian Sosial (Kemensos) soal penerima bansos. Pemprov DKI akan mengurus bansos sebanyak 1,1 juta warga, sementara 2,5 juta sisanya di ibu kota akan diurus Kemensos.
Belakangan, setelah dicek di lapangan, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos. Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.
Selain itu Muhadjir juga tak terima dengan pernyataan Anies, yang menyebut bansos tahap pertama DKI adalah pengisi kekosongan bantuan dari pemerintah pusat.
“Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. ‘Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu. DKI sanggup 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, jadi kacau di lapangan,” ujar Muhadjir.
Sementara Menkeu Sri Mulyani menegaskan, Anies Baswedan tak mampu menyalurkan bansos kepada 1,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayahnya. Hal ini disebabkan Pemprov DKI Jakarta sudah tak punya anggaran lagi dan meminta pemerintah pusat untuk menalanginya.
Sri Mulyani berkata, dengan kondisi itu, beban penyaluran bansos bagi 1,1 juta warga DKI Jakarta dibebankan semuanya ke pemerintah pusat.
“Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.
