MINEWS, JAKARTA – Predikat “smart city” atau kota pintar sebenarnya mencerminkan kepala daerahnya yang cerdas. Sebabnya, mereka dapat menerapkan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam pembukaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat 12 Juli 2019. “Sebenarnya bukan kotanya yang cerdas, tapi wali kotanya atau bupatinya yang cerdas; karena peralatan teknologi dapat dibeli tapi tidak semuanya bisa memakai. Hanya wali kota atau bupati yang cerdas dapat menggunakan itu dengan kecerdasan dan kemauannya,” kata JK.
Ia menambahkan, masalah yang dihadapi masyarakat di kabupaten-kota seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah dan murah di tengah kemajuan teknologi. Untuk itu, inovasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan agar masalah sampah, banjir, kemacetan, dan kekumuhan dapat diatasi di seluruh daerah.
Apalagi saat ini semakin banyak masyarakat di daerah sudah dapat menggunakan telepon pintar, sehingga itu dapat memudahkan sebuah daerah menjadi smart city. “Namun, semuanya tergantung kepada kecerdasan wali kota dan bupati. Mau punya atau mau beli macam-macam atau operasional macam-macam, tapi kalau bupati atau wali kotanya tidak cerdas memakainya, maka akan sulit,” katanya.
Riset dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Institut Teknologi Bandung (ITB), Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC), dan Metro TB untuk mengetahui pengembangan kota di Indonesia dalam menghadapi transformasi digital di era industri 4.0.
