MATA INDONESIA, JAKARTA – Kerumunan massa saat sidang Rizieq Shihab dikhawatirkan bisa muncul saat proses sidang offline. Meski kuasa hukumnya menjamin proses sidang di dalam pengadilan bisa berjalan lancar namun untuk kondisi di luar pengadilan mereka hanya mengeluarkan himbauan.
“Di luar itu kita hanya mengimbau supaya jangan berkerumun. Kalau yang di dalam kita jamin,” kata kuasa hukum Rizieq Alamsyah Hanafiah.
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menegaskan bahwa jika ada penggelembungan massa maka harus ada proses hukum.
“Ya jika ada penggelembungan massa, kan sudah ada larangannya. Tinggal diproses hukum saja, siapa yang bertanggungjawab,” kata Teddy kepada Mata Indonesia News, Kamis 25 Maret 2021.
Teddy juga menegaskan jika sudah ada komitmen dari awal untuk tidak menciptakan potensi kerumunan maka harus ditepati. Bila dilanggar maka Rizieq dan kuasa hukumnya harus mempertanggung jawabkan hal tersebut.
“Jika Rizieq sudah dari awal mengatakan dia yang bertanggungjawab, ya rizieq diproses hukum, sebagai kasus baru lagi,” kata Teddy.
Setiap pelanggaran saat proses hukum Rizieq berlangsung bisa dikenakan hukuman, salah satunya seperti yang terjadi selama persidangan sebelumnya. Teddy menilai sikap Rizieq dan kuasa hukumnya saat persidangan bisa menjadi kasus baru.
“Jangan lupa, ada dugaan pelanggaran atas sikap Rizieq dan timnya selama dalam persidangan kemarin. Itu pun bisa menjadi kasus baru,” kata Teddy.
Sebelumnya Rizieq memutuskan untuk walk out dari sidang virtual. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menilai langkah tersebut menghalangi proses hukum atau obstruction of justice.
“Tindakan WO tanpa izin Hakim, Ini memang obstruction of justice dalam bentuk misbehaving in court. Tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan,” kata Indriyanto.
Indriyanto menilai langkah walk out yang dilakukan Rizieq dalam sidang virtual justru bisa merugikan mantan pemimpin Front Pembela Islam itu.
