Indikator Politik: 71,4 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Masyarakat Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), hal itu berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia mencapai 71,4 persen responden.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasaan masyarakat kepada Jokowi adalah kepuasaan sektor ekonomi.

“Kepuasaan terhadap ekonomi. Baik itu nasional atau secara rumah tangga, itu yang mengatakan mengalami perbaikan meningkat. Dan itu menjelaskan kinerja presiden meningkat,” kata Direktur Indikator Politik Burhanudin Muhtadi dalam saluran YouTube Indikator Politik, Minggu 9 Januari 2022.

Menurutnya, kepuasaan kinerja Jokowi meningkat dibandingkan pada Juli 2021 hanya mencapai 59 persen. Dia juga merinci kepuasaan kinerja Jokowi juga dipengaruhi oleh faktor penanganan pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Kemudian, kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin yaitu yang puas cenderung alami kenaikan yaitu 48,6 persen sebelumnya pada November 2021 hanya 45,4 persen. Kemudian yang tidak puas terdapat 7,3 persen.

“Meskipun overall mereka yang approved kinerja Pak Kiai Ma’ruf sebagai Wapres itu gap-nya terlalu jauh dibandingkan yang puas dengan Pak Jokowi,” katanya.

Untuk diketahui indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 6-11 Desember 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 1.220 orang.

Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Usai Prabowo-Gibran Ditetapkan Presiden-Wakil Presiden, PKS DIY dan PDIP Pilih Fokus Menangkan Pilkada

Mata Indonesia, Yogyakarta - Penetapan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka oleh KPU RI sudah dilakukan sejak 24 April 2024 kemarin. Sejumlah partai oposisi pun termasuk paslon kubu 01, Anies-Muhaimin dan 03, Ganjar-Mahfud sempat melayangkan gugatan sengketa Pemilu 2024, yang dianggap penuh kecurangan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini