MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Jokowi menegaskan Indonesia harus memperkuat diplomasi pertahanan yang mengedepankan kerja sama militer. Hal tersebut diungkapkannya saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2020 di Jakarta, Kamis 23 Januari 2020.
Itu sebabnya, Presiden memahami jika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke sebuah negara berkaitan dengan masalah diplomasi pertahanan dan melihat alutsista (Alat Utama Sistem Senjata, red) yang akan dipergunakan oleh Indonesia. Jadi apa sih diplomasi pertahanan atau sering disebut Diplohan?
Seperti dicatat wikipedia, Diplohan adalah aktivitas kerjasama negara baik secara multilateral maupun bilateral yang dilakukan militer dan pemangku kebijakan terkait pada masa damai.
Namun, kerja sama yang diadakan selalu melibatkan militer terutama dalam menghadapi isu-isu strategis.
Meski begitu, bukan berarti Indonesia akan mengembangkan diplomasi untuk membuka perang dengan negara lain tetapi menggunakan kekuatan militer untuk membentuk pasukan pemelihara perdamaian (peacekeeping force), penegakkan keamanan (peace enforcement), promosi good-governance, tanggap bencana, melindungi hak asasi manusia dan sebagainya.
Kerja sama militer itu juga berbeda dari pola masa lalu yang hanya bekerja sama dengan sekutu sendiri sehingga menciptakan kutub-kutub kekuatan yang diiringi pengembangan persenjataan berat.
Diplohan tidak begitu. Kerjasama yang dilakukan dengan seluruh negara bahkan di antara negara-negara yang sedang bersaing.
Diplomasi pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata (alutsista) dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri.
Lebih lanjut, diplomasi pertahanan dilakukan antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan suatu negara.
Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan negara sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan pada tingkat global, regional, dan bilateral.
Diplomasi pertahanan bertujuan memperbaiki hubungan antar negara baik melalui jalur-jalur formal maupun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan risiko dan biaya yang rendah. Diplomasi tersebut saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri suatu negara.
