MATA INDONESIA, KOLOMBO – Negara Sri Lanka bangkrut karena krisis ekonomi yang tak kunjung selesai. Pemerintah menutup sekolah serta menghentikan layanan pemerintah yang tidak terlalu diperlukan sejak Senin 20 Juni 2022.
Penutupan selama dua minggu demi menghemat cadangan bahan bakar yang cepat habis. Langkah efisiensi saat IMF dan Pemerintah Sri Lanka membicarakan kemungkinan bailout, yakni pemberian bantuan keuangan karena terancam kebangkrutan.
Mengutip Channel News Asia, Kamis 23 Juni 2022, negara berpenduduk 22 juta orang itu berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah. Setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor. Bahkan termasuk bahan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Kondisi negara ini menghadapi rekor inflasi tinggi. Sejumlah wilayah gelap total karena pemadaman listrik yang berkepanjangan. Masyarakat yang kecewa sudah melakukan aksi unjuk rasa selama berbulan-bulan. Bahkan tak jarang disertai kekerasan. Rakyat Sri Lanka meminta Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mundur.
Sejak Senin 20 Juni 2022, ribuan mahasiswa berbaris di jalan-jalan Kolombo sambil meneriakkan protes kepada Presiden Gotabaya. Mereka menuding Gotabaya melakukan praktik korupsi dan salah urus negara.
”Sekarang, kami harus mengusirnya,” kata ketua mahasiswa Wasantha Mudalige.
Rakyat Sri Lanka sulit sekali mendapatkan bahan bakar. Ratusan ribu pengendara harus menunggu dalam antrean panjang hingga bermil-mil di berbagai penjuru untuk mengisi bensin dan solar. Kementerian Energi menyatakan stok BBM kosong dan baru akan tiba selama tiga hari.
Nyaris semua warga asing sudah keluar dari negara ini. Meski beberapa sukarelawan tetap membantu di rumah sakit. Sedangkan pelabuhan, dan bandar udara utama di Kolombo masih tetap beroperasi.
Sri Lanka gagal membayar utangnya pada April 2022 lalu dan mendatangi IMF. Lembaga keuangan ini meminta sri Lanka menaikkan pajak dan merestrukturisasi perusahaan negara yang merugi.
Kantor Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan pembicaraan dengan delegasi IMF yang berkunjung, sejak Sri Lanka meminta dana talangan pada April 2022. Namun praktik korupsi para pejabatnya membuat negara ini terancam kehabisan dana talangan.
