MATAINDONESIA, INTERNASIONAL – Pemerintah Indonesia menetapkan dana otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 (RAPBN 2021) sebesar 7,8 triliun Rupiah. Jumlah ini meningkat dari RAPBN Perubahan 2020, senilai 7,6 triliun Rupiah.
Hal ini tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2021. Bukan hanya itu, akan dialokasikan pula Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar 4,3 triliun Rupiah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut.
Angka 4,3 triliun Rupiah yang dialokasikan untuk DTI ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertimbangkan usulan pemerintah daerah Papua Barat dan Papua.
Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan, diperlukan sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru dalam melaksanakan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Selain itu, kebijakan otsus harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat.
“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” tegas Wapres Ma’ruf Amin, saat memimpin Rapat membahas Isu-Isu Politik, Hukum, dan Keamanan Terkait Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Istana Wakil Presiden.
“Sehingga kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera. Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan kita adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, maka situasi keamanan akan kondusif, loyalitas terhadap NKRI meningkat, pembangunan dapat berjalan dengan baik, produktivitas masyarakat meningkat, sehingga meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat,” jelasnya.
Wapres Ma’ruf Amin menambahkan bahwa sasaran prioritasnya adalah 7 wilayah adat dan pendekatannya secara kultural melalui dialog dengan para pemuka adat setempat atau local champions (tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pimpinan daerah/birokrasi, tokoh pemuda dan perempuan) sebagai rekan strategis.
“Insya Allah bila kondisinya telah memungkinkan, saya akan melakukan kunjungan kerja ke kedua ibukota propinsi tersebut, guna melakukan dialog dan menyerap aspirasi dalam pertemuan dengan para pemuka adat, pemuka agama, pimpinan daerah propinsi dan kabupaten/kota, serta tokoh-tokoh pendidikan,” tuntasnya.
