MATA INDONESIA, JAKARTA – Pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhir, membuat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya mencapai satu persen.
Angkat itu masih di bawah target pemerintah sebesar 2,3 persen itu. Kondisi ini terjadi disebabkan adanya potensi kontraksi cukup dalam pada triwulan II 2020.
“Saya mencatatkan di bawah 2,3 persen, tapi masih positif karena akan terjadi kontraksi pada triwulan II 2020 yaitu April sampai Juni. Saya pikir di bawah 2,3 persen, bahkan bisa satu persen,” kata Surharso di Jakarta, Selasa 12 Mei 2020.
Namun Suharso mengatakan perekonomian Indonesia berpotensi mulai membaik pada Juli 2020. Yakni dengan bergantung pada cara yang digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut.
Dengan adanya prediksi pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target, lanjut dia, maka pendapatan negara akan tergerus dan tingkat pengangguran diperkirakan bertambah sebesar 4,22 juta orang dibandingkan 2019.
“Hitungan kita, diperkirakan 2,3 juta sampai 2,8 juta akan terjadi penciptaan lapangan pekerjaan pada 2021 berhadapan dengan pengangguran yang akan bertambah 4,22 juta pada 2020 dibandingkan 2019,” ujarnya.
Jumlah penduduk miskin pun diperkirakan turut bertambah, meski pemerintah telah menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 9 persen hingga 8,5 persen.
“Pada 2020, kita berharap bisa menekannya menjadi 9 persen bahkan 8,5 persen, tetapi mungkin terjadi penambahan. Mudah-mudahan tidak kembali ke dua digit,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, banyak pemerintah daerah yang tidak menyampaikan secara jujur terkait data jumlah penduduk miskin di daerahnya. Musababnya, mereka ingin dianggap telah sukses menurunkan tingkat kemiskinan.
“Soal data terkait sistem perlindungan sosial, banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin, maka jumlah itu pun dikurangi,” katanya.
Jadi ketika emerintah pusat ingin membagikan bantuan sosial secara tiba-tiba pemerintah daerah mengatakan jumlah penduduk miskinnya bertambah. “Ketika ada pembagian bansos daerah mengatakan jumlah orang miskin itu bertambah. Itu bukan hanya dalam masa pandemi ini sebelumnya juga terjadi,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pemerintah pusat maupun daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi berbagai macam persoalan terutama terkait data jumlah penduduk miskin.
“Akurasi dan kelengkapan data kemudian memperbarui data itu sedemikian rupa itu sangat penting. Kita harus bersama-sama membasmi kemiskinan mendekati nol pada 2024,” ujarnya.
