MATA INDONESIA, JAKARTA-Bupati dan walikota beserta wakilnya hasil Pilkada serentak 2020 diberikan pembekalan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Pada kesempatan itu Firli menyebut sebanyak 150 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Dimana gubernur sebanyak 21 orang dan bupati/walikota sebanyak 129 orang.
Dia pun mengingatkan agar kepala daerah tidak korupsi. Selain itu dia juga mengingatkan bahwa program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi juga memiliki risiko terjadinya korupsi.
“Mulai dari perencanaan, Pengesahan, Implementasi dan Evaluasi. Pada tahapan-tahapan tersebut ada resiko terjadinya fraud,” katanya.
Selain kepala daerah Firli juga membeberkan beberapa profesi yang juga tersandung kasus korupsi. Diantaranya dari swasta 329 orang, Anggota DPR/DPRD 280 orang, PNS Eselon I/II/III 235 orang.
“Sedang modus operandi didominasi oleh penyuapan 739 kasus, pengadaan barang dan jasa 236 kasus dan penyalahgunaan anggaran 50 kasus,” ujarnya.
Namun demikian, Firli menegaskan KPK pun sejak lama telah membuat strategi pemberantasan korupsi dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach). Kedua, pendekatan pencegahan (preventif approach). Ketiga, pendekatan penindakan (law enforcement approach).
 Firli Bahuri.){kind=link}