100 Hari Kerja Jokowi, Survei IPO: TNI dan Kemlu Berkinerja Baik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Persepsi publik menilai Kementerian Luar Negeri menjadi kementerian yang berkinerja baik selama 100 hari kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasil itu dipaparkan lembaga survei bernama Indonesia Political Opinion (IPO) pada Minggu 9 Februari 2020.

Dalam survei yang melibatkan 1.600 responden, Kemlu dinilai paling dipercaya masyarakat berkinerja baik dengan skor 84 persen. Disusul kemudian Kementerian PUPR (80,3 persen), Kementerian BUMN (77 persen), dan seterusnya.

Sementara kementerian dengan skor paling rendah adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (17 persen), Kementerian Tenaga Kerja (24 persen) dan Kementerian Riset dan Teknologi (27 persen).

Survei IPO 100 Hari Kerja Jokowi
Survei IPO 100 Hari Kerja Jokowi

Kemudian untuk lembaga, TNI menjadi lembaga negara yang dinilai berkinerja paling baik (84 persen), lalu Badan SAR Nasional (80,3 persen) dan seterusnya. Faktor dipercaya karena hasil kerja, konsistensi, popularitas, pintar, tegas, dan lainnya.

Namun, IPO tidak memberi peringkat seluruh lembaga, melainkan hanya menulis 10 lembaga yang dianggap berkinerja baik. Sementara lembaga berkinerja buruk menjadi pertanyaan berbeda.

Survei IPO 100 Hari Kerja Jokowi
Survei IPO 100 Hari Kerja Jokowi

Hasilnya, lembaga yang kinerjanya paling buruk adalah Polri (70,5 persen), PSSI (66 persen), DPR (63,7 persen), dan seterusnya. Data survei diambil pada 10-31 Januari dengan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) yang membuat populasi terbesar diambil sampel lebih besar.

Data lapangan dianalisis 25 coder expert dan 20 persen dicek ulang melalui telepon. Namun tak disebut populasi dalam survei ini, nasional atau provinsi tertentu. Juga tak disebut margin of errornya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tindakan OPM Semakin Keji, Negara Tegaskan Tidak Akan Kalah Lawan Pemberontak

Organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak melancarkan aksi kekejaman yang semakin keji. Maka dari itu, negara harus tegas untuk tidak...
- Advertisement -

Baca berita yang ini