Kemenpora Tolak Pengadaan Kondom untuk Para Atlet di PON Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rencana pemberian kondom gratis pada helatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tak disetujui oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto.

Ia mengatakan, rencana penyediaan kondom gratis di PON Papua bisa menimbulkan polemik.

“Itu pasti menimbulkan reaksi yang berlebihan nanti. Dianggap pemerintah khususnya, meskipun PB PON ada di sana (Papua) memfasilitasi untuk hal-hal yang kurang santun. Jadi saya tidak setuju. Clear, saya tegas sekali tidak setuju,” ujarnya, Sabtu 26 Juni 2021.

Gatot juga menilai pemberian kondom gratis saat PON Papua kian tidak tepat di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Ia juga meyakini bahwa setiap pelatih dan pimpinan kontingen akan menegakkan disiplin bagi para atlet yang datang untuk bertanding.

“Saya kira mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kan untuk (mencegah) COVID-19, salah satu caranya dengan memperkecil interaksi satu sama lain, jaga jarak, mohon maaf (tidak) berhubungan intim bukan dengan muhrimnya. Jadi itu juga harus dihindari,” katanya.

Ia pun kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mendukung pengadaan kondom gratis, jika tujuannya untuk kepentingan sesaat.

“Itu jangan dijadikan bagian dari tematik PON itu sendiri. Kami mendukung cara mereka menekan HIV/AIDS, tapi jangan di-branding-kan di dalam PON itu sendiri. Pasti kelompok pemuka agama akan bereaksi,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Usai Prabowo-Gibran Ditetapkan Presiden-Wakil Presiden, PKS DIY dan PDIP Pilih Fokus Menangkan Pilkada

Mata Indonesia, Yogyakarta - Penetapan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka oleh KPU RI sudah dilakukan sejak 24 April 2024 kemarin. Sejumlah partai oposisi pun termasuk paslon kubu 01, Anies-Muhaimin dan 03, Ganjar-Mahfud sempat melayangkan gugatan sengketa Pemilu 2024, yang dianggap penuh kecurangan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini