PKS Konsisten Bersikap Oposisi Terhadap Pemerintah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Selasa 20 April 2021 genap berusia 19 tahun. Dalam perayaan hari jadinya di kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, diisi dengan penampilan hadrah, pembacaan ratib dan shalawat serta sambutan dari Sekjen dan Presiden PKS. Acara perayaan yang digelar secara virtual di kanal Youtube PKS TV ini  ditutup dengan arahan dari Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri.

Dalam sambutannya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan PKS meneguhkan jati diri sebagai partai politik yang menjaga roda perjalanan bangsa agar berada pada prinsip-prinsip demokrasi.

”PKS akan berjuang sekuat tenaga untuk menjaga dan merawat fitrah demokrasi di Indonesia. PKS akan menjadi penjaga demokrasi (the guardian of democracy). Bersama rakyat dan kekuatan masyarakat sipil, PKS memastikan bahwa roda perjalanan bangsa ini di jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam konstitusi UUD NRI 1945,” kata Syaikhu.

Syaikhu menegaskan, sikap PKS yang mengambil jalur oposisi pada pemerintahan bukan terkesan ingin dilihat asal berbeda, tapi dalam rangka mengontrol dan menyeimbangkan roda pemerintahan guna mewujudkan demokrasi yang sehat.

PKS adalah partai berideologi Islam yang awalnya bernama Partai Keadilan (PK). Partai ini dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998. Saat itu Nurmahmudi Ismail ditetapkan sebagai Presiden pertamanya.

PK maupun PKS menggunakan istilah Presiden, dan bukan Ketua Umum untuk menyebut Pimpinan Partainya.

Partai ini berawal dari Gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an. Kelahiran PKS erat kaitannya dengan gerakan Islam berbasis massa kampus dan cendekiawan yang muncul sebagai tanggapan atas tekanan politik pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Gerakan ini ditandai dengan mulai maraknya kegiatan kajian Islam di berbagai universitas di Indonesia pada era 1980-an.

Pelopor gerakan ini adalah Muhammad Natsir yang merupakan mantan Perdana Menteri Indonesia. Sebelumnya, Natsir juga mendirikan Partai yang memakai ajaran Ikhwanul Muslimin (IM), yaitu Partai Masyumi yang dibubarkan saat era kepemimpinan Soekarno pada tahun 1960. Setelah itu, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967.

Pada awalnya, Lembaga ini memfokuskan diri pada usaha untuk mencegah kegiatan misionari Kristen Indonesia. Peran DDII yang paling penting adalah memprakarsai kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah sebagai afiliasinya, dengan dipimpin oleh Imanuddin Ibrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaanyang bertempat di Masjid Salman ITB, Bandung.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan mantan Presiden Soeharto yang dipimpin oleh Fahri Hamzah. Setelah turunnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam.

Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan. Meski tokoh elit KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.

Di pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat sekitar 1,36 persen dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi di DPR. Meskipun demikian, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini melakukan stembus accord dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.

Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah. Sehari kemudian, PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

PKS menjadikan Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai acuan utama dalam gerakan politiknya. PKS mengadopsi pemikiran para pendiri termasuk Banna dan Qutb, dakwahnya, hingga strategi meraih dukungan atau pengikutnya.

Singkat kata, PKS adalah “anak ideologis” IM. Ada juga yang menyebut bahwa PKS adalah IM-nya Indonesia. IM amat mempengaruhi proses berkembangnya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Gerakan Tarbiyah yang menjadi embrio PKS.

Mereka mengembangkan pandangan tentang Islam kaffah alias menyeluruh, sehingga meliputi dimensi politik untuk memajukan Islam itu sendiri. Dalam sebuah risalahnya Banna mengatakan bahwa syarat kesempurnaan Islam seseorang adalah keterlibatannya dalam aktivitas politik.

Reporter: Andhika Ilham Ramadhan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Putusan MK Mengikat dan Final, Semua Pihak Harus Terima Lapang Dada

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini