Posting Endorse Kacamata Mahal, Mulan Jameela Disuruh Lapor ke KPK

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Gerindra Mulan Jameela nampaknya kerap menjadi sorotan. Kali ini soal foto tiga buah kacamata merk Gucci yang ia unggah di Instagramnya.

Sebagai respon dari unggahan tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyarankan setiap penyelenggara negara yang menerima endorsement berupa barang dari pihak tertentu bisa terlebih dulu melaporkannya ke Direktorat Gratifikasi KPK.

“Ya seperti itu sebaiknya harus dilaporkan dulu. Nanti KPK akan lakukan klarifikasi dalam konteks apa pemberian tersebut apakah dalam kaitan business to business atau apa dan lain-lain,” ujar Saut pada Rabu 18 Oktober 2019.

Postingan Mulan Jameela. (Foto: Instagram/@mulanjameela1)

Labih lanjut Saut menjelaskan pemberian hadiah yang sifatnya gratis ke penyelenggara negara berpotensi menjadi pidana jika tak dilaporkan dalam batas waktu 30 hari ke Direktorat Gratifikasi KPK.

“Kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B Ayat 1. Itu sebabnya mengapa pemberian ini bahkan di KPK diawasi karena gratifikasi walau bukan suap akan tetap bisa menjadi pidana bila tidak dilaporkan dalam 30 hari sejak diterima,” kata dia.

Atas dasar aturan itu, Saut menyarankan agar Mulan bisa melaporkannya ke KPK. Nantinya, Direktorat Gratifikasi KPK yang akan menilai apakah barang tersebut patut menjadi hak Mulan atau menjadi milik negara.

“Tim KPK yang akan mengkaji. Apa filosofis, sosiologis dan yuridisnya di balik beri memberi gratis ini. Yang mau diambil ialah agar orang-orang baik menjadi tetap baik, untuk mbak Mulan misalnya” kata Saut.

“Di masa depan bisa saja Mulan yang sudah jadi tokoh politik wanita nantinya akan memberikan kontribusi besar dalam membangun Indonesia di masa depan,” kata Saut melanjutkan.

Pelaporan pemberian sesuatu ke Direktorat Gratifikasi KPK, kata Saut, juga demi mencegah seseorang terjerat tindak pidana korupsi karena penerimaan gratifikasi. Tentunya, hal ini juga merupakan upaya KPK menjaga penyelenggara negara untuk tetap baik.

Berita Terbaru

Putusan MK Mengikat dan Final, Semua Pihak Harus Terima Lapang Dada

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini