MATA INDONESIA, JAKARTA – Perusahaan makanan dan minuman asal Amerika Serikat (AS) Starbucks berencana untuk melebarkan sayap bisnisnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Rencana ini disahkan dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan kopi tersebut dengan pemerintah Indonesia pada Kamis, 5 Maret 2020.
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga ikut menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kerjasama itu. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembangkan investasi hijau alias investasi berorientasi pada keunggulan dan kearifan lokal.
Ia mengatakan, waralaba asal AS ini akan fokus berinvestasi soal kopi di Papua. Daerah tersebut dikenal memiliki salah satu biji kopi terbaik di dunia jenis Arabika dari Wamena.
‘Hanya saja, jenis kopi ini tidak ditanam secara massal. Cuma ada di beberapa titik tertentu dan kualitasnya terbaik,” ujarnya di Jakarta, Jumat 6 Maret 2020.
Rencana investasi Starbucks di wilayah paling timur Indonesia itu, akan dimulai dari kebun kopi, hingga membuka kedai kopi. “Bahkan, biji kopi tersebut juga akan diekspor,” kata Bahlil.
Terkait nilai investasi, Bahlil mengaku belum ada angka yang disepakati. Kedua belah pihak masih saling menghitung besaran investasi.
Setelah penandatanganan MoU akhir bulan lalu, kini masing-masing pihak sedang melakukan pendalaman. Saat ini ada tim feasibility study (studi kelayakan) yang sedang menghitung besaran investasi.
Jika tim ini sudah selesai melakukan pengkajian, barulah angka investasi keluar. Diperkirakan baru bulan depan muncul nilai investasi Starbucks di Indonesia. Lalu diresmikan dalam sebuah penandatanganan kontrak kerjasama.
“(Setelah) kontrak baru kucur dana bulan depan,” ujar Bahlil.
Mantan Ketua HIPMI ini juga mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini mendorong investasi yang masuk berupa investasi hijau. Dulu, Indonesia dijajah Jepang lantaran kaya rempah-rempah seperti pala dan kakao. Kini pemerintah Indonesia ingin mengembangkan produksi empon-empon. Bahkan, putra daerah Papua ini memoratorium investasi di sektor sawit.
“Sawit kita stop lah. Oleh Papua sudah moratorium, enggak boleh lagi sawit-sawit,” katanya.
