MATA INDONESIA, JAKARTA – Perempuan Indonesia yang ngotot membebaskan Papua dari NKRI, Veronica Koman ternyata berbohong, telah memberikan daftar tahanan politik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Ternyata data itu tidak pernah sampai kepada Presiden Jokowi di Canberra, Australia beberapa hari lalu.
Maka, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Fajar Adi Nugroho membantu Veronica menyerahkannya ke Menteri Koordinator bidang Hukum Politik dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di Kampus UI Depok, Senin 17 Februari 2020.
“Kebetulan teman-teman dari BEM UI dan beberapa BEM fakultas dan vokasi menyerahkan dokumen angka korban tewas di Nduga dan tahanan politik yang tempo hari hendak diberikan kepada Presiden di Canberra, tapi ternyata tidak sampai,” ujar Fajar.
Fajar merasa informasi yang diyakininya sebagai data pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tersebut harus benar-benar diterima Mahfud MD dengan harapan akan diteruskan ke Presiden Jokowi Widodo alias Jokowi.
Dia menilai data itu tersebut berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi HAM warganya, bahkan pada 2018 Komnas HAM sudah mengafirmasi pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih tersebut.
Mahfud juga membenarkan telah menerima dokumen dari BEM UI yang disebut sebaegai daftar tahanan atau korban pelanggaran HAM di Papua.
Dia mengapresiasi pemberian dokumen berisi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tersebut. Dia mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mengajukan dokumen-dokumen berisi informasi penting.
Dia juga mengaku akan mempelajari isi dokumen itu. Mahfud menduga dokumen tersebut sama dengan yang pernah akan diberikan oleh aktivis Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo di Canberra, Australia, beberapa waktu lalu.
