MINEWS, JAKARTA-Munculnya anggaran ganjil dalam KUA PPAS DKI 2020 terus menjadi sorotan para anggota DPRD DKI Jakarta. Usai anggaran lem aibon dan bolpoint, kini muncul lagi anggaran pengadaan pasir untuk sekolah di Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat. Hal itu dipertanyakan oleh fraksi PDIP.
“Minggu lalu kan pembahasan sama Dinas Pendidikan dan Komisi E. Saya minta berkas. Karena kalau bahas detail itu kan di RAPBD, tapi saya minta berkas, saya lihat, saya sisir, tiba-tiba menemukan. Itemnya dia tulis pasir, di alat peraga sekolah dari SMP, dan SMK, SD juga. Masing-masing ada yang Rp 5 miliar. Itu kita hitung-hitung sampai Rp 52 miliar,” ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP Ima Mahdiah.
Ima melihat kejanggalan terhadap rencana anggaran tersebut. Terlebih, pengadaan pasir itu bukan untuk rehabilitasi sekolah.
Disana tertulis penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Terus penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bisnis Manajemen, dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi.
“Karena kan manajemen dan teknologi nggak ada urusan dengan pasir. Kalau rehab pun, pasirnya nggak sebanyak itu sih,” katanya.
Ima menegaskan bahwa data yang dia peroleh dari Dinas Pendidikan adalah data terbaru. Data rencana KUA PPAS yang sudah direvisi.
“Sudah paling update. Mereka paparan ke kita sudah update, yang bukan total rencana APBD Rp 95 triliun. Tapi terbaru (Rp 89 triliun),” katanya.
Ima memastikan akan membawa temuannya ini ke rapat Badan Anggaran (Banggar). Selain soal pasir, ada beberapa anggaran lain yang akan ditanyakan di Banggar.
“Kita tolak. Kayak contohnya penghapus cair atau tipe x. Tipe x itu nggak pernah ada ya. Nggak pernah dikasih juga, itu Rp 31 miliar. Terus helm proyek Rp 34 miliar. Kita juga bingung nih helm proyek Rp 34 miliar,” katanya.
