Presiden AS Donald Trump
Presiden AS Donald Trump

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemakzulan Trump oleh kongres AS dinilai tak akan banyak berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet.

Ia mengatakan, pemakzulan tersebut perlu dipahami sebagai proses. Setelah disetujui oleh kongres AS, rencana pemakzulan ini akan dibawa ke senat AS.

“Sementara anggota senat didominasi oleh partai Republik yang merupakan partai Trump berasal. Jika ada 20 suara dari senat yang menyetujui hal ini, maka pemakzulan bisa terjadi. Namun kemungkinan ini sangat kecil terjadi karena senat didominasi partai republik. Hal ini berarti besar kemungkinan tidak akan terjadi pemakzulan,” katanya kepada minews, Kamis 20 Desember 2019.

Kata Yusuf, justru imbasnya bagi perekonomian global termasuk Indonesia adalah jika Trump terpilih lagi. Ini akan semakin mempertegas akan ketidakjelasan ekonomi global. Belajar dari pengalaman 4 tahun ke belakang kepemimpinan Trump, kebijakan Trump banyak yang merugikan ekonomi global salah satunya perang dagang dengan China.

“Memang di akhir Desember ini, tercapai beberapa kesepakatan antara AS dan China, namun dengan sikap Trump yang mengindikasikan tidak akan menurunkan tarif dagang yang sudah dibuat sebelumnya menunjukkan belum akan berakhirnya perang dagang,” ujarnya.

Jika ini terjadi, kata Yusuf, maka kinerja perdagangan internasional Indonesia akan melemah. Hal ini disebabkan karena China yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, akan mengalai hal serupa yang disebabkan oleh perang dagang dengan AS. “Hal ini secara tidak langsung mengurangi permintaan produk ekspor Indonesia seperti misalnya batubara,” katanya.

Yusuf mengatakan, hal inilah yang menjadi alasan mengapa sampai dengan September 2019 pertumbuhan ekspor batubara Indonesia terkontraksi (turun) hingga -14 persen. Padahal di periode yang sama tahun lalu pertumbuhannya mencapai 6 persen.

“Dampak lain jika Trump terpilih lagi dan imbas perang dagang ini ialah melambatnya penerimaan negara. Sebagai ilustrasi misalnya penerimaan pajak dari sektor pertambangan sampai dengan Oktober 2019 mengalami kontraksi hingga -22 persen, padahal tahun lalu pada periode yang sama dapat mencapai 65 persen,” ujarnya.

Maka, kata Yusuf, untuk mengantisipasi pelemahan kinerja dagang, pemerintah perlu memaksimalkan perjanjian perdagangan yang diikuti oleh Indonesia.

“Seperti misalanya RCEP, Indonesia-Australia CEPA, ataupun Indonesia-Korea CEPA. Sehingga diharapkan hal ini bisa mengkompensansi penurunan ekspor dari negara dagang mitra utama seperti China dan AS akibat perang dagang,” katanya.