MATA INDONESIA, JAKARTA – Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer yang membentang dari kepala burung di Wilayah Adat Domberay, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Wilayah Adat Bumi Anim Ha di Merauke, Papua, sudah mulai mewujud.
Pembangunan Trans Papua ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Perkembangan terakhir Trans Papua dari ribuan kilometer yang sudah tergarap, tinggal 16 kilometer (km) ruas jalan Wamena-Jayapura yang belum tembus. Jika ruas jalan itu selesai maka tersambunglah akses jalan seluruh tanah Papua dari barat ke timur. Hingga ke Merauke di bagian selatan maupun Boven Digul di perbatasan Republik Indonesia-Papua Nuigini.
Pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur. Adanya Jalan Trans Papua akan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas antar-kabupaten/kota.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, saat ini mereka fokus menyelesaikan ruas jalan Jayapura-Wanena. Proyek Jalan Trans Papua ini berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Jalan Nasional.
“Trans Papua itu masih berlanjut. Saya susah menjelaskan berapa kilometernya karena ada yang gradasi. Ada yang sudah aspal dan masih ada yang tanah. Kalau dalam keadaan tembus tinggal sedikit yang belum tembus. Kita fokus ke Jayapura-Wamena dulu,” kata Hedy ketika menjelaskan progress terakhir pembangunan Jalan Trans Papua.
Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, hingga pertengahan 2021, jalan yang sudah ditembus sepanjang 3.446 km, masih tersisa 16 km jalan yang belum tembus. Secara rinci, kondisi jalan yang sudah teraspal sepanjang 1.733 kilometer dan belum teraspal 1.712 kilometer.
Panjang jalan Trans Papua di Provinsi Papua mencapai 2.902 km. Ini meliputi ruas Jalan Merauke-Tanah Merah-Waropko (543 km), Waropko-Oksibil (136 km), Dekai-Oksibil (225 km), dan Kenyam-Dekai (180 km). Lalu, Wamena-Habema-Kenyam-Mamug (295 km), Jayapura-Elelim-Wamena (585 km), Wamena-Mulia-Ilaga-Enarotali (466 km), Wagete-Timika (196 km), dan Enarotali-Wagete-Nabire (285 km).
Sedangkan di Papua Barat, membentang Jalan Trans Papua yang dibagi menjadi dua segmen, yakni Sorong-Manokwari (547,81 kilometer) dan Manokwari-Batas Provinsi Papua Barat (524 kilometer). Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun Jalan Perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Saat ini, sepanjang 931 km telah tembus dengan kondisi 756 km teraspal.
Beberapa waktu lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyoroti pengerjaan Jalan Trans Papua yang masih terkendala faktor keamanan. Padahal, ia menilai, kehadiran jalan nasional tersebut bakal membuat harga bahan pokok di tanah Papua lebih terkendali.
“Kita tahu semua dari segi keamanan, ada wilayah yang belum kondusif. Itu harus tembus sampai Wamena, kalau tidak bakal terus mahal harga bahan pokok di sana,” ujar Menteri Basuki.
Ia mengingatkan kontraktor untuk berhati-hati dalam membangun Jalan Trans Papua agar tidak merusak saat melintasi hutan lindung. Sejumlah ruas jalan tersebut melewati wilayah Taman Nasional Lorentz yang luasnya 2,5 juta hektare serta membentang dari Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Asmat, Yakuhimo, dan Puncak Jaya.
Taman Nasional Lorentz ini memiliki keanekaragaman hayati baik flora dan fauna asli Papua maupun budaya setempat. Termasuk menjadi pusat pengembangan ekowisata. Sejumlah area pertambangan besar dan deposit mineral juga berada di perut bumi Taman Nasional tersebut, UNESCO sudah menetapkan TN Lorenz sebagai warisan dunia sejak 1999.
Tantangan lainnya, konstruksi Jalan Trans Papua harus berhadapan dengan kondisi topografi yang ekstrem serta akses pengiriman logistik yang minim. Menteri PUPR menilai, kondisi demikian membuat ongkos pengiriman alat konstruksi proyek Jalan Trans Papua melambung.
“Membawa alat berat ke lokasi proyek bahkan bisa lebih mahal dari harga alat beratnya sendiri. Kalau excavator harganya Rp1,3 miliar, biaya mengangkat ke lokasi bisa sampai Rp3 miliar karena harus diangkut dengan helikopter,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR berharap, pada 2024 seluruh koridor jalan di Papua Barat dan Papua sudah teraspal seluruhnya. Termasuk di dalamnya sarana pendukung seperti jembatan dan saluran drainase.
Komitmen pemerintah pada tahun anggaran 2021 ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat hingga Rp 9,79 triliun.
Anggaran sebesar itu untuk Provinsi Papua sebesar Rp 6,12 triliun untuk bidang sumber daya air (SDA) sebesar Rp670 miliar. Jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar dan perumahan Rp 330 miliar.
Sementara alokasi untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp3,67 triliun untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.
Pembangunan Jalan Trans Papua bergulir terus. Maka, fasilitas akses buat mobilitas masyarakat ini dapat mengurangi indeks kemahalan. Selain itu mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih. Menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat sekaligus menjadi konektivitas seluruh kota, distrik, dan kampung di seluruh tanah Papua.
