MATA INDONESIA, JAKARTA-Korupsi dan narkoba menjadi kasus terbanyak terkait pemecatan di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
Selama satu tahun bertugas jadi Menteri PANRB, Tjahjo mengaku sedih. Sebab, dalam satu bulan, ada puluhan ASN yang ia harus tandatangani berkas pemecatannya karena dua perbuatan tersebut.
“Rata-rata satu bulan saya menandatangani minimal 25 sampai 79 ASN yang harus saya pecat, yang harus saya nonjobkan sementara, karena terlibat masalah korupsi dan narkoba,” kata Tjahjo dalam acara penandatanganan kerja sama whistleblowing system di KPK, Senin 21 Desember 2020.
Tjahjo juga mengatakan, ia pernah memberhentikan satu orang pejabat di Kementerian PANRB yang ia pimpin. Orang yang tak ia sebutkan identitas itu diberhentikan karena jual beli jabatan serta suap.
Selain bicara reformasi birokrasi, Tjahjo juga menyinggung soal jumlah instansi yang lolos berpredikat instansi bebas korupsi yang angkanya masih minim.
“Satu tahun ini kami menyeleksi memonitor, usulan kementerian lembaga dan pemda 3.826 instansi pusat dan daerah. 3.800 lebih, tetapi yang lolos instansi yang bebas korupsi itu hanya 360 ini memprihatinkan pak, dari 3 ribu hanya sekian,” katanya.
Atas poin-poin tersebutlah, ia menyambut baik kerja sama yang dilakukan dengan KPK. Menurutnya, langkah menguatkan whistleblowing system ini merupakan pengawalan visi-misi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di kabinet Indonesia maju untuk sisa 4 tahun ke depan.
“Di mana reformasi birokrasi sebagai program prioritas kabinet Indonesia maju untuk 5 tahun ke depan, yang secara terus-menerus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan kita, terutama dalam hal pencegahan korupsi,” katanya.
