MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengaku tidak pernah mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar masing-masing aparatur sipil negara (ASN) diberi uang pensiun Rp 1 miliar. Dia mengungkapkan yang sesungguhnya terjadi adalah soal iuran bulanan ASN yang dikelola PT Taspen.
Soal iuran Taspen itu dia mengaku sempat berdiskusi dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) Nasional, Zudan Arif Fakhrullah dan PT Taspen bukan BTN yang diberitakan banyak media massa.
Diskusi tersebut juga tidak membicarakan usulan agar ASN mendapat dana pensiun Rp 1 miliar. Hal yang dibahas adalah bagaimana mengelola dengan baik iuran ASN dari awal karir hingga pensiunnya. Harapannya saat tidak produktif lagi mereka bisa menjadi dana dengan nilai yang signifikan.
“Syukur bisa mencapai Rp 1 miliar. Sebab saat ini hasil pengelolaan iuran pegawai tersebut baru menghasilan puluhan juta rupiah saja,” kata Tjahjo di Jakarta seperti dikutip Rabu 19 Februari 2020.
Dia mengungkapkan pembicaraan itu dilakukan karena pengelolaan keuangan PT Taspen saat ini dinilai dalam kondisi sehat. Maka dia mengharapkan pengelolaan iuran ASN dilakukan dengan baik sehingga ASN bisa memperoleh jumlah tabungan secara maksimal saat pensiun kelak.
Sebagai Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo dalam menjabarkan visi misi Presiden Joko Widodo yang berkaitan reformasi birokrasi, tak sekedar memikirkan penyederhanaan birokrasi namun juga memikirkan kesejahteraan ASN, termasuk tunjangan serta tabungan ASN kelak saat pensiun.
