MATA INDONESIA, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membongkar kebobrokan birokrasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yaitu mengesahkan pertanggungjawaban APBD 2019 hanya secara lisan tanpa memberikan dokumen APBD selembar pun.
Menurut Sekretaris PSI DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Prabowo, PSI sudah mengajukan permohonan dokumen Realisasi APBD 2019 tersebut sejak April lalu ke Badan Pengelola Keungan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam format excel namun hingga sekarang tidak diberikan.
Saat ditanyakan langsung ke BPKD di akhir Agustus menurut Anthony jawaban anak buah Anies Baswedan hanya masih dalam koordinasi.
“Lalu ujug-ujug kami belum dapat data, tahu-tahu sidang paripurna meminta persetujuan lisan,” ujar Anthony dalam sebuah video conference yang diunggah di akun twitter Ketua Umum PSI Grace Natalie dan dilihat, Kamis 10 September 2020.
Dengan kondisi tersebut, Anthony mengaku tidak bisa menyetujui apa-apa jika tidak memiliki data APBD 2019.
Dia menegaskan PSI tidak bisa melakukan formalitas belaka dalam melakukan persetujuan. Sebab meminta pertanggungjawaban tersebut merupakan fungsi yang harus dijalankan anggota DPRD.
Selain tidak memberikan dokumen APBD DKI Jakarta dalam bentuk hard copy maupun soft copy berupa format excel, ternyata saat rapat itu mikropon tidak berfungsi. Anthony menegaskan Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta membutuhkan kewenangan pengawasan yang diberikan undang-undang.
Kenapa fraksi PSI di DPRD DKI walk out dalam rapat pertanggungjawaban APBD 2019 lalu? Sejak bulan April 2020, kami sudah minta data APBD 2019 namun tidak diberi. Bahkan saat rapat, microphone pun tidak diberikan. pic.twitter.com/WTXLbvkqJy
— Grace Natalie (@grace_nat) September 10, 2020
