Peta Covid 19 DKI Jakarta
Peta Covid 19 DKI Jakarta

MATA INDONESIA, JAKARTA – Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jabodetabek, ditanggapi sejumlah kepala daerah.

Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyatakan setuju dan menyambut usulan tersebut.

Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya mempertanyakan maksud dan tujuan dari usulan Anies agar koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek harus dipimpin oleh pemerintah pusat.

Depok yang dinilai paling parah kondisinya termasuk kedisiplinan warganya sepakat dengan permintaan Anies Baswedan. Malah menurut Wali Kota Depok Mohammad Idris usulan serupa sudah pernah dilayangkan jauh sebelum permintaan Anies.

Politisi PKS itu mengklaim sudah memiliki ide seperti usulan Anies sejak kasus Covid-19 melonjak pada Juni 2020 silam.

Idris lantas membandingkan situasi pandemi Covid-19 pada Juni 2020 dengan saat ini yang dianggapnya sudah lebih darurat.

Dengan begitu, pemerintah pusat sudah seharusnya turun tangan agar penanganan Covid-19 di Jabodetabek dapat terintegrasi lebih baik. ”Saat ini memang sudah darurat, perlu ditangani secara kolaboratif dengan Jabodetabek, saat semua fasilitas kesehatan full terisi pasien,” kata Idris.

Ia juga meminta kolaborasi pembiayaan antarwilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19. Usulan ini tidak terlepas dari ketimpangan anggaran dan sumber daya antara Jakarta dan wilayah-wilayah tetangga.

Idris mengungkapkan, tahun 2020 lalu, pos biaya tak terduga (BTT) pada APBD Kota Depok cuma Rp 20 miliar karena tidak dirancang untuk menangani pandemi.

Ongkos penanganan pandemik kemudian diperoleh dari hasil refocusing sana-sini. Tahun ini, BTT pada APBD Kota Depok 2021 diklaim telah dirancang dengan situasi pandemi, jumlahnya Rp 99 miliar. Idris menyebut, di atas kertas, dana ini cukup untuk membiayai pandemi di sektor kesehatan, terutama rumah-rumah sakit.

Walikota Depok Mohammad Idris
Walikota Depok Mohammad Idris

Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran yang lebih besar dibandingkan wilayah Depok, Bogor Raya, Tangerang Raya dan Bekasi Raya yang hanya berstatus kota/kabupaten atau daerah tingkat II.

Sebagai perbandingan, ABPD Kota Depok 2021 hanya Rp 3,5 triliun, sedangkan APBD DKI Jakarta mencapai Rp 84 triliun tahun ini.

DKI Jakarta dapat menjalankan belasan ribu tes PCR per hari dengan jejaring laboratorium yang dimiliki. Sedangkan di Depok kurang lebih 500-1.000 tes per hari.

Sama halnya dengan Depok, Tangerang Selatan juga tak berdaya dengan penanganan Covid 19. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie minta penanganan Covid-19 harus terintegrasi satu sama lain.

”Saya setuju dikoordinasikan oleh pusat. Untuk obatnya, untuk kamar rumah sakitnya, koordinasi manajemennya, kemudian juga termasuk tempat pemakamannya,” kata Benyamin.

Tangsel yang warganya tak peduli dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sudah kehabisan tempat untuk menampung warga yang terinfeksi Covid-19.

Tangsel yang selalu mengklaim sebagai Kota Rumah Sakit ini tak berdaya karena jumlah pasien semakin membengkak.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie

Benyamin mengungkapkan bahwa saat ini rumah sakit di Tangerang Selatan juga dipakai untuk merawat pasien positif Covid-19 dari luar daerah.

Lebih dari 40 persen pasien Covid-19 yang dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan di Tangerang Selatan berasal dari luar daerah.

Dari dua daerah ini, hanya Kota Bogor yang terlihat tidak panik dengan penanganan Covid 19.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, dirinya belum paham dengan usulan Anies yang meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19. Menurut Bima, ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait usulan Anies tersebut.

“Saya belum jelas apa yang dimaksud dengan mengambil alih. Apa saja? Ini perlu diperjelas dulu,” kata Bima.

Wali Kota Bima Arya
Wali Kota Bima Arya berlakukan jam malam usai Kota Bogor ditetapkan Zona Merah Covid-19

Bima mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan kasus Covid-19.

Terlebih lagi, kata Bima, Kota Bogor baru saja meresmikan rumah sakit darurat di GOR Pajajaran yang sumber dananya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kewenangan kan sudah terbagi, jadi tinggal percepatan koordinasi saja, dan sejauh ini koordinasi dengan pusat berjalan baik. Jadi, enggak jelas apa yang dimaksud dengan usulan ambil alih,” ujar Bima.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here