Tak Ada yang Menginginkan Kediktatoran di Myanmar

MATA INDONESIA, NAYPYIDAW –  Pasukan keamanan Myanmar kembali menembakkan peluru karet dan gas air mata ke arah demonstran di sejumlah tempat, termasuk kota-kota utama di Yangon dan Mandalay. Bahkan berdasarkan sebuah laporan, aparat keamanan juga menggunakan amunisi aktif di beberapa tempat.

“Kami bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di negara ini yang menginginkan kediktatoran,” kata Salai Lian, seorang aktivis di Negara Bagian Chin, kepada Reuters, Rabu, 3 Maret 2021.

Sementara seorang perempuan yang mengenakan seragam guru berteriak “Oh, mataku, sakit,” manakala ia dan demonstran lain yang terkena tembakan gas air mata di kota kedua Mandalay.

Kantor berita Myanmar Now melaporkan setidaknya sembilan orang dilaporkan terluka ketika polisi menembakkan peluru karet di kota Mandalay. Sementara Monywa Gazette melaporkan lima orang terluka ketika pasukan keamanan menembakkan peluru tajam di pusat kota.

Pasukan keamanan menahan sekitar 400 demonstran saat mereka membubarkan protes di ibu kota, Myanmar Now melaporkan. Seorang aktivis mengungkapkan bahwa pemimpin protes termasuk di antara mereka yang dibawa pergi.

Berdasarkana video yang diposting di media sosial menunjukkan antrean panjang para pemuda dengan tangan di atas kepala, masuk ke truk tentara saat polisi dan tentara berjaga.

Sejak junta mengambil alih pemerintahan melalui kudeta, awal Februari, ratusan warga Myanmar dari berbagai kalangan turun ke jalan melakukan protes. Selain mendesak junta militer untuk menyerahkan kekuasaan, demonstran juga menuntut agar pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dibebaskan.

Namun, alih-alih mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil, junta militer justri berencana membuat pemilu ulang. Junta militer berdalih bahwa pemilu yang digelar pada November 2020 –yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), penuh dengan kecurangan.

Keputusan ini kian membuat warga Myanmar murka. Banyak negara di dunia juga mengecam sikap junta militer. Sejak saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menyerukan masyarakat internasional untuk bertindak menghentikan penindasan.