Ternyata Pengikut Rizieq Duluan Serang Polisi dengan Senjata Api
Ilustrasi penembakan (istimewa)

MATA INDONESIA, JAKARTA-Propam Mabes Polri langsung mengambil langkah tegas dengan melakukan pengecekan prosedur pemegang senjata api hingga melakukan tes psikologis terhadap seluruh jajaran kepolisian.

Hal itu dilakukan menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang meminta memperketat proses pinjam pakai senjata api dinas bagi anggota Polri.

Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo mengatakan akan melakukan tes latihan menembak terhadap anggota Polri. Sehingga, dapat dipastikan bahwa seluruh anggota yang memegang senjata api dinas telah memenuhi syarat.

“Propam Polri melakukan pengecekan kembali prosedur pemegang senjata api di seluruh jajaran dan wilayah baik test psikologi, latihan menembak dan catatan perilaku anggota Polri,” kata Sambo kepada wartawan, Jumat 26 Februari 2021.

Kapolri sebelumnya mengintruksikan jajaran terkait untuk memperketat proses pinjam pakai senjata api dinas bagi anggota Polri. Sehingga, senjata api dinas tersebut dipastikan hanya dapat dipergunakan oleh anggota yang memenuhi syarat dan tidak bermasalah.

Instruksi tersebut disampaikan oleh Listyo melalui Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor: ST/396/II/HUK.7.1./2021 tertanggal 25 Februari 2021. STR tersebut ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri.

Dalam STR tersebut setidaknya ada lima poin instruksi yang ditekankan oleh Listyo menindaklanjuti peristiwa penembakan tersebut. Berikut lima poin tersebut;

– Menindak tegas anggota Polri yang terlibat dalam kejadian tersebut dengan melaksanakan proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan proses pidana;

– Secara proaktif terus meningkatkan sinergitas antara Polri dan TNI melalui kegiatan operasional terpadu, keagamaan, olahraga bersama, kolaborasi kegiatan sosial atau kemasyarakatan;

– Memperketat proses pinjam pakai senpi dinas yang hanya diperuntukkan bagi anggota Polri yang memenuhi syarat dan tidak bermasalah serta terus memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam penggunaannya;

– Memerintahkan para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) dan pengemban fungsi Propam untuk melaksanakan koordinasi dengan satuan TNI setempat dan POM TNI untuk terus mengantisipasi dan menyelesaikan perselisihan atau permasalahan antara anggota Polri dan TNI secara cepat, tepat, tuntas, dan berkeadilan;

– Pada kesempatan pertama melaporkan setiap upaya-upaya penanganan dan pencegahan terhadap perselisihan dan keributan antara anggota Polri dan TNI yang telah dilaksanakan di masing-masing wilayahnya kepada Kapolri.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here