Soal Ibu Kota Baru, Pengamat Militer Sebut Ancaman Pertahanan Lebih Rendah

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Perpindahan ibu kota baru saat ini terus dikaji dari berbagai aspek, terutama dalam hal militer dan pertahanannya. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi menilai potensi ancaman pertahanan di Kalimantan Timur (Kaltim) lebih kecil karena daerahnya lebih tertutup daripada Jawa.

Pemerintah sebelumnya telah memastikan bakal memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Infrastruktur dasar di dua kabupaten rencananya mulai dibangun pertengahan 2020.

Meski potensi ancaman kecil, Muradi mengingatkan pemerintah harus tetap mengembangkan kekuatan pertahanan. Pertimbangannya, kata Muradi, secara geografis Kaltim dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia hingga Filipina.

Angkatan Darat merupakan matra pertama yang harus diperkuat. Muradi menyebut perlu ada Komando Daerah Militer baru yang fokus menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dan Brunei Darussalam.

Matra kedua yang perlu diperkuat adalah Angkatan Laut. Ia menilai perlu ada Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) baru mengingat posisi ibu kota baru berada di pesesir laut. Adapun untuk Angkatan Udara, ia menyebut perlu ada Skuadron baru untuk mendukung AD dan AL.

“Jadi kalau boleh dikatakan, semua potensinya masih harus sama-sama, tapi karena dia berada berbatasan langsung dengan negara lain walaupun jaraknya ribuan kilo tetap jadi bagian yang harus diperhatikan betul,” ujarnya.

Muradi menilai kedalaman laut di Selat Makassar menjadi alasan lain menurunnya potensi ancaman pertahanan jika ibu kota di Kaltim. Ia berkata kedalaman laut itu membuat kapal selam hingga kapal perang modern dan berukuran besar bisa berada dekat di ibu kota.

Muradi menambahkan pemindahan ibu kota secara otomatis akan berdampak pada pemindahan Markas Besar TNI dan Polri. Akan tetapi, ia mengatakan pemindahan itu tidak akan mempengaruhi koordinasi ketika terjadi ancaman

Lebih dari itu, Muradi meminta semua pihak tidak berpolemik dengan kemungkinan Indonesia lebih mudah diinvasi lantaran pindah ke Kaltim. Ia menyebut peperangan saat ini dan masa yang akan datang berada di wilayah siber.

Berita Terbaru

Pilkada Damai Membutuhkan Keterlibatan Semua Pihak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu momen krusial dalam agenda demokrasi Indonesia yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua...
- Advertisement -

Baca berita yang ini