MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Tiga pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Amerika Serikat (AS) mencabut keputusannya untuk memasukkan Houthi Yaman ke dalam daftar organisasi teroris asing. Mereka memperingatkan bahwa keputusan AS tersebut akan meningkatkan angka kelaparan di Yaman.
Mediator PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, Kepala Bantuan PBB, Mark Lowcock, dan Kepala Makanan PBB, David Beasley melontarkan peringatan mereka saat pertemuan Dewan Keamanan PBB di Yaman. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mendukung seruan tiga pejabat tersebut agar Washington segera membatalkan keputusannya.
“Kami khawatir akan ada efek mengerikan. Keputusan itu akan berkontribusi pada prospek kelaparan di Yaman dan harus dicabut berdasarkan alasan kemanusiaan sedini mungkin,” kata Martin Griffiths, melansir Reuters, Jumat, 15 Januari 2021.
PBB menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% warga membutuhkan bantuan. Rakyat Yaman khawatir keputusan AS dapat semakin mengisolasi mereka dari sistem keuangan global.
Para pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang karena penderitaan negara itu juga diperburuk oleh runtuhnya ekonomi, nilai mata uang, serta pandemi virus corona.
Sayang, kepala negosiator Houthi Yaman menegaskan bahwa kelompok yang mengendalikan ibu kota Sana’a itu enggan melakukan dialog damai dengan PBB dan Arab Saudi.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan langkah melawan Houthi yang berpihak pada Iran, Minggu (10/1). Dan ini akan mulai berlaku pada 19 Januari 2021 –hari terakhir sebelum Presiden Donald Trump meninggalkan Gedung Putih.
Meski menuai kecaman pejabat tinggi PBB, Menteri Luar Negeri Yaman, Ahmad Awad bin Mubarak justru mendukung keputusan AS. Ia menyampaikan di sidang DK PBB bahwa pemerintah Yaman menyambut baik keputusan tersebut.
Beberapa anggota dewan menyuarakan keprihatinan. Senada dengan tiga pejabat PBB sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia juga mendesak AS untuk meninjau kembali keputusannya.
“Risiko ini tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan di negara, tetapi juga merusak uoaya PBB yang bertujuan untuk melancarkan negoasiasi antara pihak yang bertikai,” kata Nebenzia.
