MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Insitute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pengadaan kendaraan listrik untuk kendaraan operasional pemerintah dan transportasi publik menjadi salah satu kebijakan signifikan untuk mendorong pasar kendaraan menuju kendaraan listrik.
Menurut Fabby, diperlukan kebijakan nasional guna memajukan pengadaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) agar pengunaan kendaraan listrik di Indonesia mengalami peningkatan.
“Ini dilakukan di banyak negara, yang mana ketika EV baru tumbuh, mereka menerapkan skema public procurement (pengadaan publik). Jadi penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintah, transportasi publik dan lainnya,” ucap Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Selasa, 23 Februari 2021.
Fabby menambahkan, untuk mendukung peningkatan electric vehicle ini, pemerintah perlu melakukan berbagai cara, seperti memberlakukan standar electric vehicle dan stasiun pengisian daya. Dan yang tak kalah penting adalah pajak kendaraan berbasis tingkat emisi.
Selain itu, dikatakan Fabby, pemberian insentif fiskal untuk pembelian kendaraan listrik, pengurangan pajak kendaraan listrik juga penting. Pun dengan fasilitas serta kemudahan lain seperti bebas parkis hingga akses ke area khusus bagi kendaraan listrik dan menjadi solusi lain untuk meningkatkan penggunaan EV.
Asisten Deputi Maritim dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi (Marves), M. Firdausi Manti mengatakan, setelah public launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai pada Desember 2020 oleh Kementerian ESDM, ke depannya beberapa kementerian akan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional.
“Kami merencanakan, beberapa kementerian juga sudah mulai, untuk mengganti atau menggunakan kendaraan listrik berbasis sebagai kendaraan operasional dinas maupun jabatan,” ungkap M. Firdausi Manti.
