Saran Pengusaha untuk Pemerintah agar Badai PHK Tak Terjadi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Imbas mewabahnya Covid-19 di Indonesia, kekhawatiran terbesar adalah terjadinya badai PHK karena lumpuhnya sektor ekonomi yang berdampak langsung pada banyak perusahaan.

Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, pemerintah harus memperluas stimulus di sektor usaha agar PHK bisa diminimalisir.

“Dunia usaha membutuhkan stimulus yang lebih luas yang mampu menjawab tantangan masing masing sektor usaha sehingga dapat meminimalisir terjadinya PHK,” kata Sarman di Jakarta, Kamis 2 April 2020.

Ia menyebut, setiap sektor usaha memiliki tantangan berbeda-beda dalam kondisi darurat saat ini. Misalnya, untuk restrukturisasi pinjaman yang hanya Rp 10 miliar ke bawah bisa diperluas, namun yang punya kredit di atas Rp 10 miliar belum jelas nasibnya.

Kemudian, Sarman menginginkan pajak daerah seperti hiburan, hotel hingga restoran mendapat keringanan pemerintah akibat sepinya pengunjung. Termasuk juga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khusus mobil yang dipergunakan untuk sarana transportasi umum taksi maupun online.

“Lalu UKM juga, mereka perlu keringanan retribusi pasar yang merupakan kewajiban untuk dibayarkan setiap bulan kepada pengelola pasar akibat dari berkurangnya pemasukan mereka,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Produksi Sampah Capai 65 Ton selama Lebaran, WALHI Jogja Ingatkan Penanganan Jangan hanya Menumpuk

Mata Indonesia, Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY mencatat peningkatan sebanyak 65 ton sampah di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul selama periode 8-15 April 2024 atau masa lebaran. Persoalan sampah di DIY ini juga diingatkan oleh WALHI agar Pemda mencari penanganan lanjutan ke depan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini