MATA INDONESIA, JAKARTA – Tiga partai besar, yakni PDIP, Golkar dan Gerindra serempak menolak RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), yang belakangan ini menimbulkan polemik.
Menurut anggota Baleg Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, RUU itu tidak memiliki alasan yang mendesak dan signifikan untuk dibahas.
“Kalau kita timbang dan timang urgensi dan signifikansi sebagai Baleg yang mempunyai tugas membuat begitu banyak UU, melihat konteks dan momentumnya saya kok melihat belum masuk saat ini,” ujar Hendrawan dalam rapat Baleg DPR, Selasa 17 November 2020.
Sementara anggota Baleg Fraksi Golkar John Kennedy Aziz menilai, pembahasan rancangan regulasi ini bakal sia-sia. Lagipula, pemerintah juga belum membahas soal RUU Minol tersebut.
“Supaya kita maaf tidak capek-capek, takutnya nanti kita sudah rapat, sudah berdebat. Nah, mungkin ada baiknya dibicarakan dulu dengan pemerintah, apakah RUU ini akan ditindaklanjuti atau tidak,” ujarnya.
Kemudian, ia juga menyebut RUU Minol tak sejalan dengan UU Cipta Kerja, khususnya tujuan pengembangan UMKM, yang beberapa di antaranya memproduksi minuman beralkohol.
“Ternyata memang industri minuman ini banyak dikuasai UMKM. Karena itu, RUU ini tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja dengan UU yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi,” ucap John.
Anggota Baleg dari Fraksi Gerindra Hendrik Lewerissa juga sependapat dengan Golkar. Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol seharusnya menunggu sikap pemerintah.
“UU ini produk kompromi antara DPR dan pemerintah, jadi untuk tidak membuang-buang waktu kerja, kita cari tahu dulu sikap pemerintah setuju atau tidak. Karena kalau tidak setuju, sudah pasti gagal pembahasan RUU ini,” ujarnya.
