MATA INDONESIA, JAKARTA – Kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) beberapa waktu lalu sempat dikritik dan diprotes oleh banyak kalangan. Lantas rancangan regulasi ini digantikan dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Menurut Pemerhati Politik Saddam Al Jihad, RUU BPIP perlu didukung dan dibuka ruang intelektualisasi agar masyarakat tidak terprovokasi kembali.
“RUU BPIP menjadi paket komplit untuk memperkuat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Mata Indonesia, Sabtu 8 Agustus 2020.
Saddam lalu mengungkapkan bahwa ada 2 hal yang menjadi keharusan mendukung RUU BPIP. Yang pertama, RUU ini berlandaskan TAP MPRS no. 25 tahun 1966 tentang pelarangan Partai Komunisme Indonesia (PKI) dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
“Artinya fondasi kelembagaan menjadi kuat dan tegas dengan mengangkat landasan tersebut dan hal ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap Pancasila,” kata penulis Buku Pancasila Ideologi Dunia tersebut.
Yang kedua, RUU BPIP bisa menjadi kekuatan untuk setiap elemen masyarakat berkolaborasi. Bahkan secara legal bisa memperkuat Permenristekdikti 55 tahun 2018 untuk pembinaan Ideologi Pancasila di kampus.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada celah bagi siapapun yang anti Pancasila di Indonesia, dan kalau nada nya masih menolak RUU BPIP itu tandanya reaktif dan provokatif oleh segelintir pihak.
“Jika ada yang berkeberatan dengan sebuah kebijakan, semestinya narasi demokrasi yang dibangun untuk membuka ruang intelektualisasi, bukan membangun narasi provokasi,” ujarnya.
Sebelumnya di tahun 2018, Saddam pernah mengusulkan tentang pembinaan Ideologi Pancasila di Kampus untuk memperkuat kultur Pancasila di kampus. Hal ini kemudian menjadi pendorong bagi penerbitan Permenristekdikti 55 tahun 2018 tentang UKM pembinaan Ideologi bangsa di kampus.
