MATA INDONESIA, JAKARTA– Sebagian rakyat Swiss ternyata tidak menyukai pemakaian burqa di negaranya. Meski tak banyak perempuan di Swiss yang memakai burqa, namun hasil referendum menunjukkan mayoritas tipis warga Swiss mendukung pelarangan burqa.
Referendum ini diadakan Pemerintah Swiss pada Minggu 7 Maret 2021. Hasil referendum menunjukkan bahwa suara yang mendukung larangan tersebut unggul tipis dengan angka 51,2 persen.
Referendum diadakan setelah perdebatan bertahun-tahun, menyusul larangan burqa di negara-negara Eropa lainnya, seperti Prancis, Belgia, dan Belanda.
Swiss menjalankan sistem demokrasi langsung yang memungkinkan pemungutan suara dilanjutkan. Topik apa pun dapat diajukan ke tingkat pemungutan suara nasional asalkan mengumpulkan 100.000 tanda tangan di negara berpenduduk 8,6 juta orang itu.
Di bawah proposal tersebut, tidak ada orang yang diizinkan untuk menutupi wajah secara menyeluruh di depan umum (terutama burqa), baik di toko-toko atau pedesaan terbuka. Akan ada pengecualian, seperti tempat ibadah.
Proposal tersebut tidak secara khusus menyebutkan burqa atau niqab, yang menutupi wajah namun hanya menyisakan area mata, tetapi jelas bahwa larangan tersebut menargetkan cadar wajah Islami yang dikenakan oleh beberapa perempuan Muslim.
Dua wilayah di Swiss sudah memberlakukan larangan seperti itu.
Salah satu poster kampanyenya menunjukkan gambar karikatur seorang perempuan yang memakai niqab dengan ekspresi mata merengut, dengan tulisan: “Hentikan Radikalisme Islam”.
Selama ini Swiss dikenal sebagai negara yang memiliki peradaban sejarah sangat kental dan berbeda dari negara Eropa lainnya.
Suatu penelitian University of Lucerne menyebut hanya sekitar 30 persen orang yang mengenakan niqab dan sebagian besar tak ada perempuan Muslim di Swiss yang memakai burqa.
Gaungan slogan-slogan terkait menghentikan ‘Islam Radikal’ itu diajukan atas usul dari Partai Rakyat Swiss yang berhaluan sayap kanan.
Dewan Pusat Muslim di Swiss menyatakan, keputusan tersebut semakin memperluas tidak setaranya hukum yang berlaku, serta tanda mengucilkan minoritas Muslim yang ada di negara yang wilayahnya terdiri dari sebagian besar pengunungan Alpen.
Pemerntah Swiss pada awalnya menyatakan menolak. Hal ini dikarenakan itu bukanlah urusan negara dalam ‘mendikte’ pakaian perempuan. Hasil referendum tersebut menuai kekecewaan dari Kelompok Muslim di Swiss yang menyebutnya sebagai hari kelabu bagi umat Muslim. Lembaga Muslim di Swiss juga sebelumnya menentang keputusan tersebut serta hasil dari referendum soal larangan burqa yang memiliki selisih tipis melalui pengadilan.
Di Swiss, setidaknya ada 5 persen dari 8,6 juta penduduk Swiss yang memeluk agama Islam. Kebanyakan dari mereka berasal dari Turki, Bosnia, dan Kosovo.
Meski begitu, ada beberapa dari Komunitas Muslim di Swiss yang mendukung larangan atas keputusan tersebut. Imam Mustafa Memeti yang berasal dari Bern, salah satu kota di Swiss menyebutkan bahwa ada motivasi dibalik kampanye tersebut.
Pada saat menjelang pemungutan suara, Ketua Referendum yang sekaligus anggota Parlemen Partai Rakyat Swiss, Walter Wobmann menyebutkan, burqa atau penutup wajah Muslim menjadi simbol identitas politik Islam ekstrem yang semakin menonjol keberadaannya di Eropa.
Ia pun menyebut bahwa hal seperti itu tidak seharusnya dan tidak memiliki tempat di Swiss. Bahkan, menurutnya tradisi di Swiss yakni menunjukkan wajah sebagai tanda kebebasan.
Isu soal Islam di Swiss yang diputuskan melalui referendum bukan pertama kalinya. Di tahun 2009, masyarakat Swiss menentang saran pemerintah untuk membangun menara masjid.
Sementara itu kecaman demi kecaman dialamatkan dari berbagai penjuru dunia terkait hasil referendum ini. Bagi Amnesty Internasional, kebijakan yang berbahaya itu dapat melanggar hak-hak perempuan yang di dalamnya termasuk dalam kebebasan berekspresi dan beragama.
Reporter : Irania Zulia
