Protes dari Sejumlah Negara Terhadap Penangkapan Aung San Suu Kyi

Baca Juga

MATA INDONESIA, YANGON –  Militer Burma telah melakukan penahanan terhadap Presiden Myanmar, Aung San Suu Kyi dan tokoh lainnya. Tentara ini telah mengambil alih kekuasaan Myanmar, setelah merespons kecurangan pemilu seperti yang dilaporkan kantor berita Reuters.

Balai Kota di Yangon dihalangi oleh kawat berduri dan sejumlah truk militer. Lalu, saluran Tv, telepon, dan komunikasi internet semuanya telah terputus-putus sehingga sulit mendapatkan informasi dari negara tersebut. Televisi MRTV yang dikelola pemerintah juga tidak dapat disiarkan.

Namun, Televisi militer telah melaporkan Myanmar kekuasaanya telah diserahkan kepada panglima tertinggi Jendral Min Aung Hlaing. Militer tersebut mengatakan menaham para pemimpin senior, karena dianggap melakukan kecurangan atas pemilahan umum tahun 2020. Tindakan yang diambil oleh militer telah dikecam secara internasional dan para ahli hak asasi manusia.

Ketegangan kudeta meningkat setelah terjadi pemilihan yang disengketakan antara pemerintah sipil dengan militer setempat. Dalam pemilihan, Liga Nasional Demokrasi (NLD) Suu Kyi telah memenangkan kursi untuk membentuk pemerintahan. Namun, militer tersebut membantah akan hasilnya dan mengajukan pengaduan ke Mahkamah Agung terhadap presiden serta ketua komisi pemilihan.

Kekhawatiran meningkat sejak militer yang menjalankan Myanmar atau dikenal sebagai Burma, bersiap untuk merebut kembali kekuasaan. Selama akhir pekan, polisi bersenjata berpatroli di perumahan tempat anggota parlemen dikarantina. namun, militer yang mendatangi sejumlah rumah utama menteri di beberapa daerah membawa mereka untuk pergi.

Aksi penahanan tersebut mendapatkan tanggapan dari beberapa pejabat tinggi di berbagai negara. Mereka meminta agar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan tokoh lainnya.

Melansir dari The Guardian, “Charles Santiago, seorang anggota parlemen Malaysia dan ketua Parlemen ASEAN mengatakan, militer harus mengirim tank mereka kembali ke barak, dan memulihkan layanan komunikasi. Orang-orang Myanmar berhak atas suara mereka dalam pemilu November 2020 lalu, dan banyak yang mengirimkan pesan bahwa mereka menolak aturan militer. Militer harus menghormati keinginan rakyat dan mengizinkan parlemen untuk melanjutkan.

Duta Besar Kanada untuk PBB, Bob Rae, mengatakan, tidak ada pembenaran untuk penahanan militer terhadap Aung Sang Suu Kyi. Militer Burma – Tatmadaw – harus dimintai pertanggungjawaban.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, bahwa ia mendukung rakyat Burma untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam berdemokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Lalu, militer Myanmar harus segera membatalkan tindakan tersebut.

Sedangkan Di Australia, Menteri Luar Negeri Marise Payne mengatakan, pihaknya menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah.”

Reporter: Azizah Putri Octavina

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pelantikan dan Pengukuhan 27 Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT

Mata Indonesia, Kupang - Sebanyak 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dilantik dan dikukuhkan oleh Penjabat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini