MATA INDONESIA, PYONGYANG – Korea Utara meluncurkan dua rudal jarak pendek, kata pejabat Amerika Serikat dan Korea Utara. Ini merupakan uji coba pertama Pyongyang sejak pemerintahan Presiden AS, Joe Biden.
Para pejabat dari dua negara tersebut mengatakan bahwa peluncuran dua rudal jarak dekat ini terjadi pada akhir pekan lalu. Sementara militer Korea Selatan mengatakan dua rudal jelajah ditembakkan di lepas pantai barat Korea Utara pada Minggu (21/3).
Seoul telah mendeteksi tanda-tanda tes akan segera terjadi dan memantaunya secara real time, kata Kepala Staf Gabungan (JCS) kepada wartawan. JCS melaporkan uji coba senjata canggih Korea Utara seperti senjata nuklir dan rudal balistik hampir secara real time tetapi bukan uji senjata tingkat rendah dan jarak pendek.
“Korea Selatan telah mendeteksi tanda-tanda uji coba akan segera terjadi dan memantaunya secara real tim,” kata Kepala Staf gabungan (JCS), melansir Reuters, Rabu, 24 Maret 2021.
Meski demikian, Presiden Joe Biden meremehkan aktivitas terbaru Pyongyang. Mantan Senator Delaware itu juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan.
“Tidak banyak yang berubah. Menurut Departemen Pertahanan, ini urusan seperti biasa. Tidak ada ancaman baru dalam apa yang mereka lakukan,” ucap Joe Biden sekembalinya dari kunjungan ke Ohio, ketika ditanya apakah uji coba itu sebuah provokasi.
Seorang jenderal tinggi AS pekan lalu memperingatkan, Korea Utara akan melakukan aktivitas yang jauh lebih provokatif. Tindakan seperti ini akan secara tajam meningkatkan ketegangan antara Paman Sam dan Pyongyang.
Latihan militer gabungan antara Washington-Seoul bulan ini diyakini membuat marah Korea Utara. Seorang diplomat Pyongyang mengungkapkan bahwa negaranya tidak akan pernah menjawab tawaran diplomatik AS sampai Washinton mencabut kebijakan bermusuhan dan mencabut berbagai sanksi.
Sebagai catatan, Pyongyang telah mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 –yang melanggar sanksi internasional, mendanai para peretas dunia maya sekitar 300 juta dolar AS, berdasarkan laporan pemantau sanksi PBB yang independen.
