MATA INDONESIA, JAKARTA – Polri menegaskan, akan memberi sanksi berat bagi anggotanya bila terbukti bergabung dalam kelompok LGBT.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono berkata, sudah jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, pada Pasal 11 huruf c, bahwa setiap anggota kepolisian wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.
“Jadi, kalau terjadi hal tersebut tentunya Polri akan tindak tegas karena memang sudah ada aturan hukumnya bagi yang melanggar tentunya sanksi kode etik sudah menunggu,” kata Awi di Jakarta, Jumat 16 Oktober 2020.
Syukurnya, Awi menyebut hingga kini belum ada laporan yang masuk soal keterlibatan anggota Polri dalam kelompok LGBT.
Seperti diketahui, TNI tengah dihantam isu adanya kelompok LGBT di internalnya baru-baru ini.
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayjen (Purn) Burhan Dahlan berkata, informasi fenomena LGBT ini dari diskusi di Mabes TNI Angkatan Darat.
Hal itu disampaikan Burhan dalam sebuah acara bertajuk Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang disiarkan melalui akun YouTube Mahkamah Agung RI, 12 Oktober 2020.
“Agak unik yang disampaikan mereka kepada saya yakni mencermati masalah perkembangan LGBT di lingkungan TNI,” ujar Burhan.
Burhan kemudian juga mengemukakan bahwa isu LGBT itu tidak hanya ada di institusi TNI, tetapi juga ada di institusi Polri.
“Ternyata mereka menyampaikan kepada saya sudah ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI-Polri,” ucapnya.
Menurut Burhan, kelompok LGBT TNI-Polri itu dipimpin oleh anggota berpangkat sersan. Sementara anak buahnya ada yang berpangkat letnan kolonel.
“Ini unik. Tapi memang ini kenyataan,” kata Burhan.
