Polri dan TNI Bersatu Kawal Sidang MK agar Tetap Kondusif

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa pilpres bakal digelar pada esok hari, 27 Juni 2019. Polri dan TNI berkomitmen untuk menjaga dan mengawal proses berjalannya sidang tersebut agar tetap kondusif.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa situasi keamanan di MK pada hari ini, Rabu 26 Juni 2019, cukup kondusif.

“Aparat keamanan juga sudah melakukan massive on stop di sejumlah zona, di mana akan dilakukan pengamanan,” ujar Dedi di Jakarta.

Dedi menegaskan bahwa untuk operasional pengamanan terutama pasukan yang langsung berhadapan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan senjata api dan peluru tajam.

Sementara untuk yang menggunakan senjata api, hanya akan digunakan oleh pleton anti anarkis. Penggunaannya pun di bawah kapolda dan akan dipakai secara selektif, jika eskalasi ancaman sudah sangat meningkat.

Uuntuk segala kegiatan unjuk rasa di depan dan sekitar gedung MK, kata Dedi, dilarang karena dianggap akan mengganggu proses berjalannya sidang.

Ini salah satu upaya dari pihak Polri maupun TNI serta instansi terkait untuk menjaga agar sidang tetap berjalan aman dan tertib sehingga kericuhan seperti 22 Mei lalu tak terulang lagi.

Sekitar 47 ribu personel gabungan kepolisian dan militer, akan diterjunkan memastikan situasi di DKI Jakarta aman selama MK membacakan hasil putusannya.

Aksi demo kali ini akan ditangani oleh Polda Metro Jaya dan akan diarahkan ke Monas atau di sekitar patung kuda.

“Aksi ini tetap kita dukung dan fasilitasi sebagai bentuk penghargaan terhadap kebebasan berdemokrasi. Tapi akan kita lihat juga tema dan tujuan aksi ini apa? Alat peraganya apa? Waktunya dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore. Kalau lebih dari itu dilarang,” kata Dedi.

Ia juga memaparkan bahwa sejauh ini pihak Polri sudah lakukan monitor dan ada beberapa massa dari luar Jakarta yang sudah masuk. Ia pun berharap agar semua pihak bersama-sama menjaga situasi di ibukota agar tetap kondusif sehingga tak mengganggu aktivitas masyarakat Jakarta yang jauh lebih banyak.

Untuk mobilisasi massa dari luar Jakarta, Dedi bilang, pihak Polri telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dari daerah lain untuk melakukan pendekatan persuasif. Ini merupakan bentuk edukasi dan antisipasi atas membludaknya massa yang bakal datang ke sini. (Krisantus de Rosari Binsasi)

Berita Terbaru

A2RTU Gelar Expo Sistem Refrigerasi dan Tata Udara Pendukung Ketahanan Pangan dan Net Zero Emission

Mata Indonesia, Yogyakarta - Ketahanan pangan menjadi isu yang masif didengungkan oleh pemerintah. Terlebih, saat ini Indonesia bersiap menyongsong Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang kini diubah menjadi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) Tahun 2020-2024 menyebut bahwa pembangunan pangan di Indonesia masih menghadapi masalah. Utamanya, terkait dengan penyediaan (supply) pangan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini