Presiden AS, Joe Biden. (Foto: AP/Evan Vucci)

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mewarisi hubungan yang tegang dengan Cina dari pendahulunya. Mulai dari perang dagang yang melelahkan hingga serangkaian sanksi terhadap perusahaan teknologi paling terkemuka di Cina.

Bukan rahasia, bila pemerintahan Donald Trump menghabiskan sebagian besar dari masa jabatannya dengan menumpuk tekanan pada saingan ekonomi terbesar Negeri Paman Sam tersebut. Situasi juga semakin memanas dalam beberapa pekan terakhir karena Washington memberlakukan pembatasan tambahan pada area bisnis dan investasi Cina.

Biden dipercaya akan menangani masalah dengan Negeri Tirai Bambu dengan lebih diplomatis ketimbang pendahulunya Trump. Meskipun tidak akan terlalu melonggarkan Beijing dalam hal teknologi dan perdagangan.

Hubungan yang buruk antara Washington dan Beijing memang semakin intensif di bawah pemerintahan Trump, di mana keduanya terlibat perang dagang sejak 2018.

Janet Yellen, Menteri Keuangan AS terpilih, telah berjanji untuk menangani praktik-praktik Cina yang kasar, tidak adil, dan ilegal. Menurutnya, Cina telah meremehkan perusahaan AS dengan membuang produk, membuat hambatan perdagangan, dan memberikan subsidi kepada perusahaan.

Sebelumnya, pemerintahan Trump menyetujui semacam gencatan senjata dengan Beijing pada awal 2020, hampir dua tahun setelah memulai perang dagang dengan memberlakukan tarif tinggi pada produk Cina.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, kedua negara setuju untuk mengurangi beberapa tarif dan memungkinkan Beijing menghindari pajak tambahan sekitar 2.244 triliun Rupiah untuk produknya. Cina juga sepakat untuk membeli produk AS senilai 2.805 triliun Rupiah selama beberapa tahun ke depan.

Namun, perjanjian itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berdasarkan analisis Peterson Institute for International Economics, hingga November 2020, kecepatan Cina untuk membeli hanya sekitar setengah dari jumlah yang telah disepakati.

Berkaitan dengan hal ini, penghapusan tarif produk Cina kemungkinan tidak akan menjadi prioritas utama bagi Biden. Yellen mengatakan, pemerintahan Biden akan memanfaatkan aliansi utamanya dengan lebih baik untuk menyusun strategi perdaganga  n yang lebih dapat diprediksi.

William Reinsch, pakar perdagangan di Pusat Kajian Strategis dan Internasional menyebutkan, Biden ingin melakukan pendekatan dengan Cina melalui koalisi negara demokrasi lain. Namun, itu membutuhkan waktu lama sedangkan hubungan Cina terlalu penting untuk diabaikan. Di sisi lain, Biden tampaknya juga tidak akan terburu-buru melakukan tindakan apapun.

Meskipun demikian, sebagaimana kebijakan Trump sebelumnya, AS perlu melakukan pendekatan yang lebih keras ke Cina. Menurut William, Biden harus berhati-hati dalam melontarkan serangan ke Cina, terlebih jika dia membatalkan tarif impor dan mengambil langkah lainnya yang telah dilakukan pendahulunya.

Saat ini, kebutuhan mendesak Biden yang memprioritaskan tantangan domestik dapat memberi Cina ‘ruang bernapas’ untuk mendorong agendanya, baik dalam kemajuan teknologi atau masalah teritorial antara Taiwan dan India.

Reporter: Safira Ginanisa

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here